KOMPAS.com – Kementerian Pertanian ( Kementan) menyebut telah menemukan ketimpangan distribusi antara wilayah sentra dan non sentra disaat panen jagung sedang melimpah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Jagung dan Serealia Kementan, Andi Saleh meminta, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian turun ke wilayah sentra produksi untuk dapat menemukan solusi atas masalah distribusi.
“Perbaikan infrasturktur logistik yang sifatnya lintas sektoral itu bisa dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian,” ungkap Andi Saleh di Jakarta sesuai dengan informasi yang Kompas.com terima, Jumat (15/2/2019).
Baca juga: Data Panen Jagung Tak Sesuai Fakta, Menko Darmin "Sentil" Kementan
Menurut data Kementan, dibeberapa wilayah di Indonesia saat ini tengah mengalami panen jagung besar-besaran. Sebut saja Tanah Karo, Simalungun, Lampung Timur, Gorontalo, Tanah Laut, Pandeglang, Grobogan, Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Bone, Jeneponto, Bolaang Mongondo, dan Minahasa Selatan.
“Harga mulai turun dari Rp 5.200 - Rp 5.400 per kilogram (kg) menjadi Rp 4.300 – Rp 4.700 per kg engan kadar air 15 persen – 17 persen,” lanjut Andi.
Persoalan distribusi langsung mencuat saat Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud yang menyebut pemerintah lalai dalam mengatasi permasalahan kekurangan jagung.
Dalam kesempatan yang sama, Musdalifah juga menyebut akibat langkanya jagung membuat harga jagung pipilan kini menyentuh Rp 6.200 per kg.
Menyikapi pernyataan Musdalifah, Kementan meminta seluruh pihak untuk menahan diri dalam berkomentar tanpa menggunakan data yang valid, terlebih di tengah musim politik seperti sekarang ini.
“Jangan hanya mengutip berita yang tidak didukung oleh data lapangan. Kami khawatir pernyataannya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mendukung impor. Kebijakan impor di kala panen seperti ini bisa menyakiti petani,” Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHPTP) Gatut Sumbogodjati.
Lebih lanjut Gatut mengatakan, jika Kementan tidak pernah menemukan kasus harga jagung pipilan menyentuh harga yang disebutkan oleh Musdalifah.
“Harga jagung Rp 6.200per kg karena harga itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dinikmati oleh petani. Kami belum pernah temukan di lapangan. Pabrik pakan pun belum pernah menjual harga jagung pipilan kering Rp 6.200/kg,” ucap Gatut.
Baca juga: Menko Darmin: Jika Tak Impor, Harga Jagung Tembus Rp 8.000 Per Kg
Gara-gara ribut-ribut kelangkaan jagung di tengah panen besar, Direktur Serealia Kementan Bambang Sugiharto meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan audit investigasi terhadap peternak layer yang kerap berteriak kekurangan jagung.
Sebab menurutnya, Kementan menyimpan kecurigaan kepada para peternak besar dan ada kaitannya dengan mendompleng musim politik seperti sekarang ini.
“Ada indikasi bahwa yang berteriak selama ini adalah peternak besar yang usahanya dibagi-bagi ke peternak kecil sehingga selalu menuntut bermacam fasilitas dari pemerintah. Apalagi dengan menbonceng situasi politik jelang pemilu, ini perilaku tidak terpuji,” ucap Bambang.
Lebih jauh Bambang meminta semua elemen pemerintah untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla untuk mewujudkan swasembada pangan.