KOMPAS.com - Dalam sidang Comittee on World Food Security (CFS) ke-45 di Roma, Italia yang berlangsung dari 15-19 Oktober 2018, perwakilan Indonesia menyatakan mendukung penuh setiap upaya dunia untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemenuhan nutrisi.
Sikap perwakilan Indonesia itu tak lepas dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan mulai menyempitnya lahan pertanian serta tantangan perubahan iklim.
Lagi pula sikap Indonesia itu juga sesuai dengan semangat Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 tahun 2018 yang menyatakan, tekad besar untuk seluruh dunia untuk mencapai ketahanan pangan serta meniadakan kelaparan di masa datang.
Sebagai informasi, selain Indonesia, hadir juga dalam sidang tersebut 127 negara anggota organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO). Mereka hadir untuk saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan atas upaya Pemenuhan Ketahanan Pangan dan Gizi (Food Security and Nutritions) dunia.
"CFS merupakan forum internasional yang bekerja untuk pencapaian ketahanan pangan dan nutrisi dengan pendekatan inklusif multi-stakeholder, dan telah mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan dalam membangun konsesus kebijakan," kata Delegasi Republik Indonesia (RI) dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian ( Kementan) Mulyadi Hendiawan dalam keterangan persnya pada Jumat (19/10/2018).
Selain dari BKP, Delegasi RI juga diwakili dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan), serta didukung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Pada kesempatan sidang ini, Mulyadi yang merupakan Sekretaris BKP menyampaikan ajakan untuk memperkuat kerja sama dalam penanggulangan kelaparan.
Berdasarkan sebuah laporan, peningkatan jumlah kelaparan di dunia sangat memprihatinkan. Dari semula berjumlah 804 juta orang di tahun 2016, menjadi 821 juta orang di tahun 2017.
Mulyadi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menerapkan pendekatan multi-sektor dalam merancang dan melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi baik melalui pendekatan gizi sensitif maupun gizi spesifik.
Untuk memperkuat upaya ini, pemerintah sudah menerapkan Perpres No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Pemerintah juga meluncurkan Strategi Nasional Stunting tahun 2017-2021 di bulan Agustus 2017 yang pada tahap awal menjangkau 22 ribu desa.
"Untuk mendukung pembangunan pangan dan gizi juga sudah digunakan berbagai tolak ukur seperti Food Security and Vulnaribility Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan data stunting sebagai alat penentu target/lokasi kegiatan intervensi oleh lintas sektor," jelas Mulyadi.
Dalam kesempatan lain, Sekretaris Balitbangtan Muhammad Prama Yufdy menyampaikan, upaya konservasi untuk memanfaatkan sumber daya genetik dalam keanekaragaman pangan juga dilaksanakan Indonesia untuk mencapai ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan melalui Komisi Sumber Daya Genetik yang ada di seluruh provinsi dan dikoordinasi melalui Badan Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) yang juga ada di setiap provinsi.
"Kami lakukan upaya pelestarian dan konservasi, terutama dengan mendukung terbentuknya kawasan agrowisata di beberapa lokasi, dan terus memperluas Agrowisata berbasis pertanian dan juga Sumberdaya Genetik," ungkap Prama.
Terkait pemetaan dan pengkajian agrobiodiversitas tersebut diperkuat pula dengan inisiatif dari beberapa provinsi yang mendekat dan menjalin kerja sama untuk pendampingan pembangunan kawasan agrowisata.
"Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bupati Solok, Bupati Lingga, Bupati Bangka Timur," ungkap Prama.
Bahkan data data base Sumber Daya Genetik telah disiapkan dalam platform website Pusat Genom Pertanian Indonesia (PGPI) yang merupakan database dan dapat diakses oleh pengguna melalui alamat http://genom.litbang.pertanian.go.id.
Database sumber daya genetik ini dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai stakeholder guna mendukung ketahanan pangan.