Begini Ketegasan Menteri Pertanian terhadap Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sukriansyah S Latief namanya. Pria peraih gelar doktor dari Universitas Hasanuddin, Makassar ini bercerita ikhwal ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerangi korupsi di Kementerian Pertanian.

Sukriansyah, dalam laman sukriansyahlatief.com, lahir di Ujung Pandang pada 30 Agustus 1969. Saat ini, ia adalah Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan.

Sementara itu, menurut laman pupuk-indonesia.com, per 14 September 2017, Sukriansyah S Latief adalah komisaris pada PT Pupuk Indonesia (Persero).

Dalam catatan dari Humas Kementerian Pertanian (Kementan) ini, Sukriansyah yang karib disapa Bang Uki ini membeberkan ceritanya tentang ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap korupsi di Kementerian Pertanian.

Menurut Bang Uki, sudah tiga tahun terakhir Menteri Amran memimpin kementerian tersebut. Menurut hematnya, Menteri Amran tidak hanya menyelesaikan tantangan bidang pangan seperti beras, jagung, cabai, bawang merah dan lain sebagainya. "Menteri juga melakukan reformasi mental SDM (sumber daya manusia) Pertanian, bersih-bersih kantor, dan penertiban aparatur," tutur Uki.

Dalam catatan Uki, Menteri Amran sudah melakukan demosi dan mutasi 1.296 pegawai Kementan. Dari jumlah itu, demosi dan mutasi juga dilakukan terhadap 435 pegawai Badan Karantina Pertanian.  “Ini dengan maksud pembinaan aparatur, memberi  efek jera, dan bersih-bersih dari tindakan KKN,” katanya.

Sebagaimana informasi yang beredar, Uki mengatakan hal ini sebagai bentuk tanggapan pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Warta tribunnews.com pada Sabtu (31/3/2018) menunjukkan bahwa Abraham Samad, kelahiran Makassar 27 November 1966, berkomentar ihwal sektor ketahanan pangan yang masih rentan terhadap tindak pidana korupsi.

Abraham Samad, saat berbicara pada sebuah seminar di Institut Pertanian Bogor mengatakan kerawanan terjadi lantaran pada sektor ketahanan pangan ada perputaran uang sangat signifikan. Ia memberi contoh yakni korupsi impor daging dan impor gula yang pernah dibongkar KPK.

Lima

Masih berkenaan dengan komentar Abraham Samad, Uki mengatakan bahwa pernah dalam waktu sehari, Menteri Amran mencopot lima pejabat pada satu direktorat jenderal Kementan. yang dipecat adalah satu pejabat eselon 1 dan empat direkturnya.
 
“Itu dilakukan malah sebelum KPK mentersangkakan oknum tersebut. Ketika itu ada yang mengatakan Mentan terlalu cepat memecat orang, tapi akhirnya mereka mengapresiasi langkah cepat dan tegas Mentan,” kata Sukriansyah.

Suatu ketika, lanjutnya, pada pukul 10 pagi, Mentan menerima laporan salah satu oknum pegawainya melakukan pungli dan terkonfirmasi kebenarannya. Lantas, pada pukul 11 pagi, sudah ditandatangani SK Pemecatan No. 539/2017 kepada MS (inisial oknum tersebut) terkait tindakan penyelewengan program cetak sawah.  

Demikian pula, imbuh Uki, Mentan memecat AA terkait tindak pidana pada kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) dalam proses hukum di Kejaksaan Agung dan memecat EM  pada kasus korupsi pengadaan pupuk hayati APBN 2013 yang saat ini dalam proses hukum di KPK.  “Dalam hal ini, Mentan Amran mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejagung dan KPK yang menegakkan hukum dan mendukung penuh upaya pemberantasan KKN. Mungkin ini belum diketahui Abraham Samad,” ungkap Uki.

Sejak memimpin Kementan, terang Uki lagi, Mentan Andi Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor. Menurutnya, sudah menjadi tradisi Andi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apa pun baik di rumah maupun di kantor.  

Bila ada yang mengirim bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.  Terbukti, Kementan memperoleh penghargaan dari KPK pada saat hari anti-korupsi sedunia Desember 2017, atas prestasi kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

Jauh sebelumnya, cerita Uki, sejak menjadi pengusaha, Andi Amran sudah biasa melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada bawahannya.  Setelah menjadi menteri, Andi Amran memakai baju kaus, celana jeans dan sepatu kets, naik taksi sendiri ke Karantina Tanjung Priok, juga ke Tanjung Perak Surabaya maupun ke Pelabuhan Makassar menyamar ikut antre mengurus perizinan karantina dan dipungli oleh oknum petugas karantina, sehingga Andi Amran langsung memberikan sanksi.  Hasilnya kini dwelling time UPT Karantia per November 2017 berkisar 9-15 jam, dalam hitungan jam saja, bukan hari lagi.

Sahabat

Uki melanjutkan, pernah ada sahabat dekat Andi Amran mendaftar dan memperoleh nilai terbaik. Namun, untuk menghindari persepsi nepotisme, Menteri Amran sendiri yang mencoretnya. “Pernah ada pejabat Eselon-II ikut mendaftar dan lulus dalam proses seleksi Eselon-I, pada saat akan diusulkan ke Presiden untuk diproses lebih lanjut, ternyata diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan merupakan titipan seseorang. Yang bersangkutan langsung dicoret untuk menghindari dualisme loyalitas dalam bekerja," kata Uki.

Demikian pula pada saat adik ipar Menteri Amran mendaftar CPNS tahun 2017 dan tidak lulus. Andi Amran justru memberi apresiasi kepada Tim Seleksi CPNS. “Mentan juga memberikan apresiasi kepada Panitia STPP yang tidak meloloskan familinya yang sejak kecil tinggal di rumahnya ikut seleksi mendaftar sebagai mahasiswa STPP, padahal kalaupun ingin nepotisme pasti bisa diterima karena proses seleksi berada di bawah kendalinya,” papar Uki.

Juga, pernah ada sahabat Menteri Amran minta proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar. Sahabat itu berdiskusi dengan Mentan dan menyatakan maksud minta dimenangkan tender.

"Setelah dikasih tahu bahwa di ruang kerja Menteri itu juga disadap Satgas KPK, maka yang bersangkutan langsung pucat dan mengundurkan diri dari tender," kata Uki.

“Kebijakan Mentan betul-betul pro kepada petani, pro pada produk pangan dalam negeri dan dikenal sebagai Menteri anti-impor. Bahkan untuk revolusi mental aparatur kami menempatkan Satgas KPK di Kantor Kementan guna mengawal program dan anggaran,” kata Uki agi.

Selanjutnya, terang Uki, Menteri Amran bersama Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabulog, KPPU membentuk Satgas Pangan.  Hasilnya lebih dari 40 kasus oplos pupuk ditindak. Kartel daging sapi, unggas, bawang dan lainnya ditindak sanksi dari KPPU. Satgas pangan memproses lebih dari 200 kasus pangan termasuk di antaranya PT IBU.

Demikian juga, Menteri Amran juga melakukan  lelang jabatan secara profesional dan transparan dengan Tim Seleksi Independen, mendidik pegawai disiplin bekerja full-time per hari dan terjun langsung di lapangan dengan kinerja terukur dan dimonitor harian, serta diterapkan pola reward and punishment secara ketat.

“Kami juga mengintensifkan pengelolaan dan layanan pengaduan publik melalui sms-center 081383034444 dan 2106 serta mengembangkan whistleblower”s system yang dapat diakses melalui http://pertanian.go.id/wbs/. Jadi kalau Saudara Abraham dan masyarakat punya informasi soal ini segera dilaporkan,” demikian Sukriansyah.