Modernisasi Pertanian Bakal Tekan Biaya Produksi Pangan
Deretan alat pertanian bermesin mulai dari traktor tangan, mesin penanam, traktor pembajak sawah hingga mesin pemanen padi. Provinsi Jawa Timur mendapat 3.000 traktor dari Kementerian Pertanian. Penyimpanan traktor-traktor ada di Kabupaten Ngawi. Nantinya, traktor-traktor disebar ke seluruh Provinsi Jawa Timur.
KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) sudah dan sedang melakukan pengendalian harga pangan mulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. Bantuan pemerintah berupa benih, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Suwandi mengatakan pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada petani merupakan upaya modernisasi pertanian.
Modernisasi, dia melanjutkan, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi.
Petani diperkirakan bisa menghemat 30 hingga 50 persen. Sebagaimana diungkapkan Menteri Andi Amran Sulaiman di Ciparay, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (5/8/2017) lalu, modernisasi itu bisa membuat biaya tanam, misalnya, dari Rp 2 juta turun menjadi Rp 1 juta.
Sejak 2015, Kementan juga menata kembali anggaran. Penataan anggaran bertujuan memprioritaskan porsi bantuan untuk petani. Per 2016, anggaran Kementan besarnya mencapai Rp 27,58 triliun.
(Baca: Anggaran Kementan Dalam APBNP 2016 Turun Rp 3,9 Triliun)
Berdasarkan data di laman pertanian.go.id, alokasi anggaran Kementan sampai dengan 2015 usai adalah Rp 15, 879 triliun.
Keberhasilan menjaga stabilitas harga
Kementerian meyakini modernisasi pertanian merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pangan. Beras misalnya. Indonesia telah secara signifikan berhasil meningkatkan produktivitasnya.
Pada 2015, produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton. Angka ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta. Sedangkan, produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.
Selain modernisasi pertanian, pemerintah terus mengupayakan optimasi lahan pertanian, baik dengan mengamankan lahan-lahan yang produktif, maupun mengoptimalkan lahan tadah hujan.
Embung Desa Lerep, Ungaran Barat
Optimasi lahan tadah hujan dilakukan dengan mengintensifkan pembangunan embung serta bangunan air lainnya. Tahun ini kementerian memprioritaskan 4 juta hektare lahan tadah hujan Indeks Pertanaman (IP) 100 yang tersebar di provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Untuk mewujudkan target ini, Kementan berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Suwandi mengungkapkan bahwa pembangunan embung diharapkan dapat meningkatkan IP dari IP 100 satu kali tanam menjadi IP 200 dan IP 300 atau tiga kali tanam.
Di samping itu, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produtivitas padi yang berhasil mengamankan ketersediaan stok beras nasional.
Sesuai data Bulog, saat ini stok beras sebanyak 1,76 juta ton. Stok tersebut mencukupi kebutuhan beras nasional hingga delapan bulan ke depan.
“Jadi kurang tepat kalau disebut penyumbang terbesar harga beras adalah menipisnya stok karena hingga saat ini stok beras nasional masih aman,” tegas Suwandi.
Buruh menurunkan beras Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (26/7/2017). Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras memberikan pengaruh yang besar kepada para petani dan pedagang sehingga menyebabkan pasokan beras ke pasar induk anjlok.Lebih lanjut, Suwandi menyampaikan bahwa untuk beberapa komoditas pangan strategis, termasuk beras, peran middleman atau pedagang perantara dominan dalam mempengaruhi harga.
Merujuk pada riset yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), harga beras dipengaruhi oleh pengusaha perantara, seperti di bidang penggilingan dan pedagang besar. Hal ini menyebabkan disparitas harga di petani dan konsumen menjadi lebar.
“Untuk itu, upaya pengendalian harga perlu dilakukan dari tingkat hulu ke hilir, dan membutuhkan sinergi antar lembaga,” ungkap Suwandi.
Sementara di hilir, berbagai lembaga pemerintah bersinergi dalam tim Satgas Pangan untuk memperlancar sistem distribusi, logistik dan tata niaga. Pemerintah juga menetapkan harga acuan bawah untuk melindungi petani dan harga acuan atas untuk melindungi konsumen.
Kebijakan ini terbukti dapat mengendalikan harga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri yang lalu.
“Kolaborasi yang dijalankan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pertanian di dalamnya, merupakan hal yang positif dan terbukti efektif menjaga harga stabil. Tentunya kinerja positif ini kami harapkan bisa terus berlanjut,” pungkas Suwandi.
