Respons Temuan PPATK, Kemenperin Tegaskan Penerbitan Pertek Impor TPT Sesuai Prinsip Good Governance

KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) menegaskan, secara institusional tidak menoleransi praktik impor ilegal, manipulasi fasilitas ekspor, serta penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan industri nasional dan perekonomian negara.

Segala informasi, data, atau bukti yang mengindikasikan penyimpangan, keterlibatan oknum, atau praktik di luar ketentuan dalam proses penerbitan pertimbangan teknis (pertek) dapat disampaikan ke pusat pengaduan Kemenperin di Unit Pelayanan Publik (UPP) atau Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenperin.

Kemenperin akan mengusut tuntas jika ada data dan bukti kuat terhadap praktik curang tersebut. Selain itu, Kemenperin juga mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap semua jenis praktik impor ilegal.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita secara konsisten menekankan pentingnya penguatan integritas internal, pembersihan sistem, serta perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik curang secara berulang di sektor industri.

Baca juga: Menperin Harap DPR Segera Sahkan RUU Kawasan Industri

Kemenperin rutin menjalin komunikasi dengan pelaku usaha serta asosiasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui forum resmi, dialog kebijakan, atau pembahasan teknis terkait penguatan tata kelola impor, pengawasan, dan pengembangan industri dalam negeri.

Dalam berbagai kesempatan tersebut, Kemenperin secara konsisten mendorong transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta perbaikan sistem, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mendukung industri TPT yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada produksi serta ekspor yang nyata.

“Masukan dan kritik dari asosiasi serta pemangku kepentingan akan terus menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam menyempurnakan kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menutup celah yang berpotensi disalahgunakan,” jelas Juru Bicara (Jubir) Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam siaran persnya, Selasa (3/2/2026).

Kemenperin mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara utuh, proporsional, dan berbasis data, serta mendukung penanganan dugaan praktik mafia impor secara komprehensif lintas kewenangan agar tidak terjadi penyederhanaan masalah yang berujung pada kekeliruan kesimpulan.

Baca juga: Menperin: Kekuatan Mafia Impor Luar Biasa

Tanggapi temuan PPATK

Menanggapi pemberitaan mengenai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait indikasi aliran dana mencurigakan senilai Rp 12,49 triliun di sektor perdagangan tekstil, Kemenperin menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan penerbitan Pertek impor TPT.

Pertek impor TPT telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance).

Kemenperin menghormati kewenangan dan temuan analisis PPATK atas transaksi mencurigakan pada rekening perusahaan perdagangan tekstil tersebut serta mendukung tindak lanjut hasil temuan analisis transaksi dan proses hukumnya.

Febri menyampaikan bahwa Kemenperin belum melihat bukti yang mengaitkan transaksi mencurigakan tersebut dengan proses penerbitan pertek impor TPT di Kemenperin.

Baca juga: Belajar dari AS, Pertek Jadi Instrumen Lindungi Industri Baja

Ia menyebut, ada pihak-pihak tertentu di luar PPATK dan penegak hukum yang berusaha mengaitkan dua hal tersebut. 

“Sebaiknya, kita menunggu proses hukum atas temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp 12,49 triliun pada rekening sektor perdagangan tekstil tersebut. Kemenperin mendukung temuan PPATK dan proses hukum atas temuan tersebut," kata Febri.

"Kami meyakini bahwa transaksi mencurigakan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan proses penerbitan Pertek impor TPT dari Kemenperin karena proses penerbitan rekomendasi impor tersebut sudah memenuhi prinsip good governance, yakni transparansi dan akuntabilitas aturan yang ada,” lanjutnya.  

Febri menambahkan, seluruh proses penerbitan pertek dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, melalui sistem yang terdokumentasi, dapat ditelusuri (traceable), serta dilengkapi mekanisme pengawasan internal.

Baca juga: Banyak Hambat Perizinan, Prabowo Larang Kementerian Terbitkan Pertek Tanpa Seizin Presiden

Ia menegaskan bahwa tidak seluruh arus impor TPT masuk melalui Pertek Kemenperin. Instrumen Pertek hanya mencakup sebagian dari ekosistem impor tekstil nasional.

Masih terdapat berbagai skema kepabeanan lain yang berada di luar kewenangan Kemenperin dan tidak memerlukan pertek, antara lain Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta jalur importasi tertentu lainnya.

Sebelumnya, Kemenperin juga telah menyampaikan bahwa celah antara data impor nasional dan volume pertek tidak dapat otomatis disimpulkan sebagai lemahnya tata kelola Kemenperin.

Pasalnya, barang impor dapat masuk melalui berbagai mekanisme, termasuk impor borongan maupun praktik ilegal, yang berada di luar kewenangan Kemenperin dan tidak memerlukan pertek.

Baca juga: Skema 8P Diterapkan untuk Saring Barang Impor Berisiko

Febri juga menekankan bahwa sejak 2017 hingga saat ini, pengaturan impor TPT selalu dilakukan melalui mekanisme resmi lintas kementerian dan lembaga.

Proses tersebut meliputi penetapan kebutuhan impor melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, penerapan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI), hingga mekanisme penerbitan Pertek tahunan yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara transparan, terukur, dan terdokumentasi.

“Data menunjukkan bahwa volume pertek justru semakin selektif dan proporsional dibandingkan total impor nasional. Hal ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan perlindungan industri dalam negeri,” tegas Febri.

Baca juga: Impor 2025 Naik 2,83 Persen, Lonjakan Barang Modal Jadi Pendorong Utama

Ia menambahkan, perluasan cakupan kode harmonized system (HS) yang dikenai kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) serta pertek dalam regulasi terbaru merupakan langkah korektif pemerintah untuk memperkuat tata niaga impor TPT nasional dan menutup celah penyalahgunaan.