Insentif Rumah Diperpanjang, Menperin: Sektor Properti Semakin Bergeliat

KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung dan mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi industri manufaktur nasional.

Menurut Agus, kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dalam negeri.

“Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026,” ujar Agus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/1/2025).

Baca juga: Insentif PPN DTP Properti Dilanjutkan Tahun 2026, Masuk Program Paket Ekonomi

“Kebijakan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor properti yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai subsektor industri manufaktur,” lanjutnya.

Untuk diketahui, kebijakan perpanjangan insentif PPN DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025.

PMK tersebut menetapkan pemberian insentif PPN DTP sebesar 100 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga Rp 2 miliar untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Insentif itu berlaku untuk rumah baru yang siap huni dan diserahkan pertama kali oleh pengembang pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Baca juga: Ada Insentif PPN DTP, Pembelian Rumah Tumbuh 9,46 Persen

“Insentif ini tidak hanya meringankan beban biaya bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama, tetapi juga akan menggeliatkan sektor properti nasional yang memiliki efek multiplier tinggi terhadap perekonomian. Hal ini sejalan dengan strategi penguatan industri dan konsumsi dalam negeri,” tegas Agus.

Ia menjelaskan bahwa sektor properti memiliki rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak subsektor industri, antara lain industri semen, keramik, kaca, logam dasar, furnitur, bahan material bangunan, alat listrik dan alat rumah tangga, serta sektor penunjang lainnya.

Oleh karena itu, setiap stimulus yang diberikan kepada sektor properti akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan permintaan produk industri dalam negeri.

“Perpanjangan PPN DTP ini akan memacu aktivitas pembangunan dan transaksi properti, yang pada akhirnya meningkatkan utilisasi kapasitas di berbagai industri pendukungnya. Hal ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta menjaga stabilitas produksi di sektor manufaktur,” jelas Agus.

Baca juga: Sektor Manufaktur Jadi Penopang Ekonomi RI Jelang Akhir 2025

Lebih lanjut, ia menilai bahwa perpanjangan PPN DTP juga memberikan kepastian bagi pelaku industri dalam menyusun perencanaan usaha dan investasi.

“Dengan adanya stimulus fiskal yang berkelanjutan hingga 2026, pelaku industri memiliki ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok domestik, serta meningkatkan daya saing produk nasional,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, kebijakan fiskal yang terukur dan tepat sasaran sangat dibutuhkan di tengah dinamika ekonomi global.

Selain itu, perpanjangan insentif PPN DTP juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional berbasis permintaan domestik, sekaligus memperkuat struktur industri nasional agar lebih tangguh dan berkelanjutan.

Baca juga: Contoh Perhitungan Insentif PPN DTP Rumah 100 Persen, Seberapa Cuan?

“Sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemenperin menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Agus.

Ia menekankan bahwa insentif PPN DTP bukan hanya mendukung masyarakat dalam memiliki hunian, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional secara menyeluruh.

Agus optimistis, perpanjangan insentif PPN DTP untuk sektor properti hingga akhir 2026 akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional, sekaligus memperkuat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Indonesia.