Kemenperin Reformasi Kebijakan Jaminan dan Kemudahan Bahan Baku bagi IKM

KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) terus melakukan reformasi kebijakan untuk menjamin kemudahan serta ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan menengah ( IKM).

Upaya strategis itu dilaksanakan melalui penyempurnaan kebijakan terkait Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ( PPBB) untuk IKM, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2021. 

“Reformasi kebijakan tersebut dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses produksi IKM sekaligus menyesuaikan dengan dinamika iklim usaha dan ketentuan hukum positif yang berlaku,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (20/1/2026).

Agus mengungkapkan bahwa pengembangan IKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses terhadap bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, serta permodalan.

Baca juga: Kemenperin: 33 IKM Komponen Jalin Kerja Sama dengan Industri Otomotif

Di sisi lain, sejumlah bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibutuhkan IKM masih harus dipenuhi melalui impor.

“Kendala yang kerap dihadapi IKM dalam memperoleh bahan baku impor tersebut meliputi keterbatasan pasokan bahan baku lokal dengan spesifikasi dan standar tertentu, volume impor yang relatif kecil sehingga sulit memenuhi persyaratan impor, keterbatasan akses langsung ke produsen domestik, serta kompleksitas dokumen perizinan impor,” jelas Agus.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi, menurunkan daya saing, dan menghambat keberlanjutan produksi IKM.

Untuk menjawab tantangan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian juncto PP Nomor 46 Tahun 2023 memberikan ruang bagi pelaku IKM yang tidak dapat melakukan impor secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong melalui PPBB.

Baca juga: Hilirisasi Kelapa: Berebut Bahan Baku, Mengejar Nilai Tambah

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Kemenperin tengah merancang tata kelola importasi melalui PPBB yang mengatur mekanisme penetapan, importasi, verifikasi kemampuan IKM, pelaporan, pemantauan, serta pemberian kemudahan melalui Rancangan Permenperin (RPermenperin) tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

RPermenperin itu dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku IKM yang belum mampu melakukan impor secara mandiri agar tetap memperoleh jaminan pasokan bahan baku.

Skema tersebut dilaksanakan melalui badan usaha yang memiliki angka pengenal importir umum (API-U) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menperin.

“Untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri, importasi bahan baku dan/atau bahan penolong melalui PPBB dipastikan penyalurannya tepat sasaran, karena impor tersebut hanya dapat disalurkan kepada IKM yang telah memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB,” kata Agus.

Baca juga: Dorong Substitusi Impor, Menperin Ingin IKM Masuk Ekosistem Baterai EV

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PPBB merupakan salah satu bentuk kebijakan afirmatif pemerintah bagi IKM.

“PPBB dapat mengajukan rencana kebutuhan impor, baik untuk komoditas yang pengaturan impornya melalui neraca komoditas maupun komoditas lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Agus. 

Dalam RPermenperin tersebut, PPBB ditetapkan berdasarkan komoditas tertentu beserta daftar IKM yang dilayani. Penetapan ini menjadi landasan bagi PPBB dalam mengajukan rencana kebutuhan atau persetujuan impor untuk komoditas yang dipersyaratkan.

Peran PPBB dalam menjamin ketersediaan bahan baku IKM

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menjelaskan bahwa PPBB merupakan badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan pelaku IKM.

Baca juga: Kemenperin Perkuat IKM Alat Angkut untuk Rantai Pasok Otomotif

PPBB wajib berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, memiliki atau menguasai tempat penyimpanan paling sedikit 500 meter persegi (m2) dalam satu lokasi, serta melayani sedikitnya lima pelaku IKM yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong sesuai kelompok komoditas yang diatur dalam kebijakan pengaturan impor.

“Dalam rangka penyederhanaan administrasi, permohonan penetapan PPBB diajukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dengan kebijakan ini, diharapkan pelaku usaha pemegang API-U tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh penetapan sebagai PPBB," jelas Reni.

"Meski demikian, pemenuhan kriteria dan persyaratan tetap harus diperhatikan, terutama kewajiban pelaporan data industri secara berkala di SIINas bagi IKM yang dilayani,” lanjutnya.

Melalui pemanfaatan fasilitas PPBB, IKM yang membutuhkan bahan baku dan/atau bahan penolong impor diharapkan dapat memperoleh pasokan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkualitas.

Baca juga: Industri Keluhkan Pasokan Gas Murah, Utilisasi Pabrik Terancam

Ke depan, Kemenperin juga mengupayakan pemberian berbagai kemudahan atau fasilitas bagi PPBB, baik fiskal maupun nonfiskal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.