Inflasi Masih Terkendali, Mendagri Fokus Jaga Harga Komoditas Pangan

Kompas.com - 27/01/2026, 15:32 WIB
I Jalaludin S,
DWN

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tengah berfokus mengendalikan harga komoditas pangan.

Pengendalian itu merupakan langkah utama untuk menjaga stabilitas inflasi nasional agar tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dia menjelaskan, inflasi sejauh ini masih relatif terkendali karena pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi secara rutin.

Meski demikian, pemerintah tetap menaruh perhatian besar pada arah pergerakan inflasi, khususnya pada komoditas yang paling dirasakan masyarakat.

Baca juga: Pemulihan Pascabencana di Aceh, Mendagri Ungkap Sejumlah Kendalanya

“Inflasi bisa terkendali karena kita merasakan rapat seperti ini tiap minggu. Semua daerah bekerja, semua kementerian bekerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Tito menjelaskan, inflasi pada Desember 2025 secara tahunan (year-on-year/yoy) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 2,92 persen. 

Angka tersebut mendekati 3 persen, tetapi masih berada di bawah ambang batas maksimal 3,5 persen.

Namun, menurut Tito, jika inflasi melampaui ambang batas, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Harga beras naik, misalnya harga minyak naik, harga telur naik, daging naik, dan ikan naik. Itu di kelas yang setiap harinya mendapatkan penghasilan harian, mereka akan sangat terasa sekali kesulitannya,” tegasnya.

Baca juga: Emas, Inflasi yang Tak Terasa tapi Menggerus Kelas Menengah

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, salah satu penyumbang inflasi terbesar secara tahunan saat ini berasal dari harga emas perhiasan yang dipengaruhi dinamika global.

Ia menambahkan, lonjakan harga emas berdampak secara global, termasuk di Indonesia. 

“Ini kita tahu bahwa per hari ini sudah hampir mendekati Rp 3 juta per gram (g),” ucap Tito.

Selain emas, komponen inflasi lain yang turut mendorong kenaikan harga berasal dari sektor makanan dan minuman, transportasi, serta perawatan pribadi. 

Kenaikan permintaan saat momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga menjadi faktor pendorong.

Tito menegaskan, dalam pengendalian inflasi, pemerintah tidak hanya melihat angka semata, tetapi juga menaruh perhatian pada arah pergerakan atau tren. 

Baca juga: Dilema Tarif Tol: Antara Laju Inflasi, Kepastian Investasi, dan Tekanan Biaya Logistik

Dibanding inflasi November 2025 secara yoy, tren inflasi nasional pada Desember 2025 tercatat sedikit meningkat dari 2,72 persen menjadi 2,92 persen.

“Artinya tren naik. Nah, ini kita harus hati-hati,” ungkap Tito.

Menghadapi kondisi tersebut, dia menegaskan, pemerintah akan memfokuskan pengendalian pada komoditas yang paling dirasakan masyarakat, khususnya sektor pangan.

“Emas perhiasan tidak bisa kita bendung. Inilah harga dunia. Maka, kita harus bermain di faktor yang lain, yang angka nomor 1 sampai nomor 10, terutama makanan yang terasa oleh masyarakat, yaitu makanan dan minuman itu nomor 1,” kata Tito.

Baca juga: Sentimen Inflasi AS dan Geopolitik Dongkrak Harga Emas dan Perak

Terkini Lainnya
Susul Sumbar, Sumut Capai Target Nol Pengungsi di Tenda sebelum Lebaran 2026

Susul Sumbar, Sumut Capai Target Nol Pengungsi di Tenda sebelum Lebaran 2026

Kemendagri
Gotong Royong Wujudkan Hunian Layak untuk Penyintas Bencana Sumatera

Gotong Royong Wujudkan Hunian Layak untuk Penyintas Bencana Sumatera

Kemendagri
Tri Tito Karnavian: Penguatan Keluarga Kunci Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Tri Tito Karnavian: Penguatan Keluarga Kunci Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Kemendagri
Ini Cara Satgas PRR Bikin Faskes di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Pulih dengan Cepat

Ini Cara Satgas PRR Bikin Faskes di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Pulih dengan Cepat

Kemendagri
Bersama Para Menteri, Mendagri Tito Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Merak

Bersama Para Menteri, Mendagri Tito Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Merak

Kemendagri
Satgas PRR Rampungkan 15.346 Unit Huntara, Progres Capai 81 Persen

Satgas PRR Rampungkan 15.346 Unit Huntara, Progres Capai 81 Persen

Kemendagri
Mendagri Tandatangani SKB 7 Menteri Terkait Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

Mendagri Tandatangani SKB 7 Menteri Terkait Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

Kemendagri
Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial

Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial

Kemendagri
Mendagri Tegaskan Pemda Harus Terlibat dalam Pelindungan Anak dari Dampak Negatif Sistem Elektronik

Mendagri Tegaskan Pemda Harus Terlibat dalam Pelindungan Anak dari Dampak Negatif Sistem Elektronik

Kemendagri
Lebih dari Rp 500 Miliar Tersalurkan untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera

Lebih dari Rp 500 Miliar Tersalurkan untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera

Kemendagri
Ketum TP PKK Hadiri Sidang UN CSW70 di Markas Besar PBB

Ketum TP PKK Hadiri Sidang UN CSW70 di Markas Besar PBB

Kemendagri
Pulihkan Mobilitas, BNPP Bersama Masyarakat Buka Kembali Akses Jalan Pascabanjir di Aceh

Pulihkan Mobilitas, BNPP Bersama Masyarakat Buka Kembali Akses Jalan Pascabanjir di Aceh

Kemendagri
Presiden Wakafkan 70.000 Al Quran kepada Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

Presiden Wakafkan 70.000 Al Quran kepada Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

Kemendagri
BNPP Targetkan Peresmian PLB Temajuk pada Pertengahan 2026, Gerbang Baru RI-Malaysia di Sambas

BNPP Targetkan Peresmian PLB Temajuk pada Pertengahan 2026, Gerbang Baru RI-Malaysia di Sambas

Kemendagri
BNPP RI Luncurkan Program Sosialisasi BNPP Menyala, IPDN Kalbar Jadi Pembuka Rangkaian Nasional

BNPP RI Luncurkan Program Sosialisasi BNPP Menyala, IPDN Kalbar Jadi Pembuka Rangkaian Nasional

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com