KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa (Menyala).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BNPP RI yang digelar perdana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) Kampus Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan itu menjadi pembuka rangkaian BNPP Menyala yang akan dilaksanakan di delapan ibu kota provinsi perbatasan di Indonesia.
Program tersebut dirancang untuk menanamkan kesadaran strategis praja IPDN dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) mengenai pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan negara kepada generasi muda.
Forum itu dikemas secara interaktif dan komunikatif sebagai ruang dialog strategis antara BNPP RI dan para praja IPDN sebagai calon aparatur pemerintahan.
Baca juga: BNPP RI Gandeng Pertamina Foundation Perkuat SDM dan Kemandirian Ekonomi Kawasan Perbatasan
Melalui pendekatan tersebut, BNPP RI hadir langsung menyapa, berdiskusi, serta berbagi wawasan mengenai tantangan, dinamika, dan peluang pembangunan kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menegaskan, pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman lintas sektor serta kemampuan koordinatif yang kuat.
“Perbatasan itu membutuhkan dirigen. Praja IPDN disiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara utuh,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2026).
Dengan demikian, lanjut Makhruzi, praja IPDN kelak mampu mengoordinasikan pelayanan dan tata kelola di kawasan perbatasan tanpa ego sektoral.
Dalam pemaparannya, ia turut menjelaskan pengenalan batas wilayah negara, konsep pengelolaan perbatasan, peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga berbagai permasalahan aktual di kawasan perbatasan.
Makhruzi juga menekankan kehadiran aparatur negara di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga dan memperkuat nasionalisme masyarakat.
“Praja dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Nasionalisme warga perbatasan harus dijaga melalui pelayanan yang humanis dan solutif, bukan semata-mata instruksi formal,” ucapnya.
Makhruzi berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman praja tentang tugas dan fungsi BNPP RI, serta terbangunnya komunikasi dan sinergi antara BNPP RI dan IPDN, serta publikasi positif kegiatan BNPP RI.
“Mudah-mudahan adik-adik kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik dan sampai akhir finis dengan nilai yang baik dan attitude yang baik,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Nunukan Gerak Cepat Temui BNPP Usai Terima Kabar 3 Desa Masuk Wilayah Malaysia
Narasumber lain dalam acara itu, kelompok ahli BNPP RI Nur Kholis mengajak para praja IPDN memahami perbatasan negara dari sudut pandang konseptual dan global.
Ia menguraikan teori dan evolusi konsep perbatasan, fungsi strategis kawasan perbatasan, hingga dinamika pengelolaan perbatasan di berbagai negara di dunia.
Nur Kholis juga menyoroti isu-isu strategis, termasuk hak asasi manusia (HAM) di kawasan perbatasan serta pentingnya pola pikir kritis bagi calon aparatur negara.
Menurutnya, pengelolaan perbatasan harus berbasis pembelajaran berkelanjutan, termasuk belajar dari praktik dan kesalahan.
Kegiatan yang dimoderatori Direktur IPDN Kampus Kalbar Maris Gunawan Rukmana itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman praja IPDN mengenai peran strategis BNPP RI.
Sosialisasi itu juga diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan, serta memperkuat komitmen generasi muda dalam mendukung pengelolaan perbatasan negara secara berdaulat dan berkelanjutan.
Baca juga: BNPP RI Hadir di Aceh, Dukung Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Pascabanjir
Melalui BNPP Menyala, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah generasi muda dan membangun sinergi dengan lembaga pendidikan.
BNPP Menyala juga menjadi komitmen dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, dan siap mengabdi bagi kemajuan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.