BNPP RI Luncurkan Program Sosialisasi BNPP Menyala, IPDN Kalbar Jadi Pembuka Rangkaian Nasional

Kompas.com - 10/03/2026, 17:35 WIB
I Jalaludin S,
DWN

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) RI terus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui program BNPP Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa (Menyala).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi peran, tugas, dan fungsi BNPP RI yang digelar perdana di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN) Kampus Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan itu menjadi pembuka rangkaian BNPP Menyala yang akan dilaksanakan di delapan ibu kota provinsi perbatasan di Indonesia. 

Program tersebut dirancang untuk menanamkan kesadaran strategis praja IPDN dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) mengenai pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan negara kepada generasi muda.

Forum itu dikemas secara interaktif dan komunikatif sebagai ruang dialog strategis antara BNPP RI dan para praja IPDN sebagai calon aparatur pemerintahan. 

Baca juga: BNPP RI Gandeng Pertamina Foundation Perkuat SDM dan Kemandirian Ekonomi Kawasan Perbatasan

Melalui pendekatan tersebut, BNPP RI hadir langsung menyapa, berdiskusi, serta berbagi wawasan mengenai tantangan, dinamika, dan peluang pembangunan kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman menegaskan, pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman lintas sektor serta kemampuan koordinatif yang kuat.

“Perbatasan itu membutuhkan dirigen. Praja IPDN disiapkan untuk memahami aspek hukum, administrasi, dan sosial secara utuh,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/3/2026). 

Dengan demikian, lanjut Makhruzi, praja IPDN kelak mampu mengoordinasikan pelayanan dan tata kelola di kawasan perbatasan tanpa ego sektoral. 

Dalam pemaparannya, ia turut menjelaskan pengenalan batas wilayah negara, konsep pengelolaan perbatasan, peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga berbagai permasalahan aktual di kawasan perbatasan. 

Baca juga: Warga Perbatasan Nunukan Bantah Klaim BNPP soal Tiga Desa Masuk Malaysia: Itu Hanya Kebun, Bukan Pemukiman

Makhruzi juga menekankan kehadiran aparatur negara di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga dan memperkuat nasionalisme masyarakat.

“Praja dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pembinaan masyarakat. Nasionalisme warga perbatasan harus dijaga melalui pelayanan yang humanis dan solutif, bukan semata-mata instruksi formal,” ucapnya.

Makhruzi berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman praja tentang tugas dan fungsi BNPP RI, serta terbangunnya komunikasi dan sinergi antara BNPP RI dan IPDN, serta publikasi positif kegiatan BNPP RI.

“Mudah-mudahan adik-adik kita bisa menjalankan perkuliahan dengan baik dan sampai akhir finis dengan nilai yang baik dan attitude yang baik,” tegasnya.

Baca juga: Bupati Nunukan Gerak Cepat Temui BNPP Usai Terima Kabar 3 Desa Masuk Wilayah Malaysia

Sudut pandang perbatasan

Narasumber lain dalam acara itu, kelompok ahli BNPP RI Nur Kholis mengajak para praja IPDN memahami perbatasan negara dari sudut pandang konseptual dan global. 

Ia menguraikan teori dan evolusi konsep perbatasan, fungsi strategis kawasan perbatasan, hingga dinamika pengelolaan perbatasan di berbagai negara di dunia.

Nur Kholis juga menyoroti isu-isu strategis, termasuk hak asasi manusia (HAM) di kawasan perbatasan serta pentingnya pola pikir kritis bagi calon aparatur negara. 

Menurutnya, pengelolaan perbatasan harus berbasis pembelajaran berkelanjutan, termasuk belajar dari praktik dan kesalahan.

Kegiatan yang dimoderatori Direktur IPDN Kampus Kalbar Maris Gunawan Rukmana itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman praja IPDN mengenai peran strategis BNPP RI.

Sosialisasi itu juga diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan, serta memperkuat komitmen generasi muda dalam mendukung pengelolaan perbatasan negara secara berdaulat dan berkelanjutan.

Baca juga: BNPP RI Hadir di Aceh, Dukung Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Pascabanjir

Melalui BNPP Menyala, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah generasi muda dan membangun sinergi dengan lembaga pendidikan.

BNPP Menyala juga menjadi komitmen dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, dan siap mengabdi bagi kemajuan kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkini Lainnya
Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Kemendagri
Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kemendagri
Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kemendagri
PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

Kemendagri
Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Kemendagri
Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Kemendagri
BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

Kemendagri
Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Kemendagri
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Kemendagri
Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Kemendagri
Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Kemendagri
Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Kemendagri
Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

Kemendagri
Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan, Mendagri Tinjau Perumahan Rakyat di Tomohon

Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan, Mendagri Tinjau Perumahan Rakyat di Tomohon

Kemendagri
Tinjau Dampak Banjir di Sitaro, Mendagri: Pemerintah Akan Tangani Rumah Terdampak

Tinjau Dampak Banjir di Sitaro, Mendagri: Pemerintah Akan Tangani Rumah Terdampak

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com