KOMPAS.com - Bencana hidrometeorologi melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir 2025. Tragedi ini berdampak pada fasilitas kesehatan (faskes) di tiga provinsi tersebut.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ( Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat ada 3.476 faskes yang terdampak bencana.
Jumlah itu terdiri dari 87 rumah sakit pemerintah, 867 puskesmas, dan 2.522 puskesmas pembantu (pustu).
Namun, seluruh RS pemerintah dan puskesmas kini telah beroperasi secara penuh berkat gerak cepat Satgas PRR. Saat ini, masih ada 21 pustu yang masih dalam tahap pembersihan dan renovasi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi gerak cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam memastikan faskes pulih dengan cepat.
Baca juga: Satgas PRR Rampungkan 15.346 Unit Huntara, Progres Capai 81 Persen
Dengan begitu, faskes dapat menunjang proses pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.
"Saya melihat faskes, khususnya RSUD, semuanya berjalan paling cepat jika dibandingkan sektor yang lain. Pak Menteri Kesehatan (Menkes) turun langsung ke lapangan, mengirim banyak relawan bahkan sampai ke daerah pegunungan," kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Hal itu disampaikan Tito saat peresmian penyaluran bantuan ambulans dan alat kesehatan untuk wilayah bencana di Kementerian Kesehatan, Kamis (12/3/2026).
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya mengupayakan seluruh faskes terdampak agar segera beroperasi pada awal pascapemulihan bencana.
Gerak cepat itu dilakukan untuk memastikan warga terdampak bisa segera mengakses layanan kesehatan.
Baca juga: Percepatan Huntara dan Penyaluran DTH Jadi Strategi Kunci Satgas PRR Relokasi Pengungsi
Kemenkes juga bergerak cepat dengan menurunkan relawan kesehatan yang tergabung dalam tenaga cadangan kesehatan (TCK) yang diturunkan secara bergelombang di lokasi bencana.
Budi mengatakan, dalam waktu dua minggu, sebagian besar rumah sakit sudah kembali beroperasi.
“Untuk puskesmas, hampir seluruhnya berfungsi kembali dalam waktu empat minggu. Jadi, dalam waktu sekitar satu bulan, layanan kesehatan dasar pada dasarnya sudah berjalan normal," jelasnya.
Selain pemulihan faskes, Satgas PRR juga memberikan bantuan kepada sekitar 3.000 tenaga kesehatan (nakes) yang rumahnya rusak akibat bencana banjir di tiga provinsi terdampak.
Saat ini, sekitar 1.000 tenaga medis dan nakes telah mendapatkan persetujuan pencairan dana perbaikan rumah dari pemerintah.
Baca juga: Jumlah Pengungsi Turun, Satgas PRR Optimistis Relokasi ke Huntara Rampung Sebelum Lebaran
Budi mengatakan, setelah memperbaiki fasilitas medis, pihaknya juga memberikan perhatian kepada para pegawainya. Data Kemenkes menunjukkan lebih dari 3.000 rumah nakes rusak.
“Bagaimana mereka dokter, perawat, maupun bidan bisa bekerja optimal melayani masyarakat jika mereka sendiri masih harus memikirkan rumahnya yang rusak," ujar Budi.
Untuk perbaikan rumah, Satgas PRR melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang dengan opsi pembangunan kembali rumah oleh Kementerian Perumahan.
Selain perbaikan rumah, nakes terdampak juga berhak mendapatkan bantuan perorangan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bantuan tersebut mencakup uang lauk-pauk sebesar Rp 15.000 per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabotan Rp 3 juta, dan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta.
Baca juga: Ini Jurus Satgas PRR Penuhi Target Nol Pengungsi di Tenda Jelang Idul Fitri