Mendagri Dorong Percepatan Relokasi Warga dan Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor

Kompas.com - 25/01/2026, 21:03 WIB
Aningtias Jatmika,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi warga serta penguatan tata ruang di daerah rawan bencana sebagai langkah pencegahan jangka panjang usai meninjau lokasi longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026).

Mendagri menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut yang menimbulkan korban jiwa serta masih adanya warga yang dalam pencarian.

"Saya turut berduka atas musibah ini. Ada yang wafat, kemudian juga ada yang masih hilang dalam pencarian,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Ia menjelaskan, selain faktor hujan deras, kondisi struktur tanah di wilayah tersebut juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya longsor. Menurutnya, tanah di kawasan itu bersifat gembur sehingga kurang kukuh menahan beban.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Larang Area Longsor di Bandung Barat Jadi Permukiman Lagi

Mendagri juga menyoroti perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan yang dinilai memperparah risiko bencana. Banyak tanaman pelindung berakar kuat yang digantikan dengan tanaman hortikultura.

“Tanaman pelindung yang berakar menancap ke dalam dan bisa memperkuat struktur tanah, banyak berganti (dengan tanaman) hortikultura, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, itu membuat kawasan ini sangat rentan jika terjadi hujan deras,” ucap Mendagri.

Terkait penanganan, Mendagri menyampaikan bahwa langkah jangka pendek difokuskan pada pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam penanganan darurat, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah pusat.

Baca juga: Tinjau Daerah Rusak Parah karena Banjir Aceh, Mendagri Tito: Pemulihan Semakin Baik

“Dari Pak Gubernur, kemudian dari Pak Bupati beserta jajaran, TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah pusat, semuanya bergerak untuk membantu,” kata Mendagri.

Untuk jangka panjang, Mendagri menegaskan pentingnya relokasi warga dari kawasan rawan longsor demi keselamatan. Menurutnya, wilayah tersebut tidak lagi layak untuk dihuni.

Selain relokasi, ia juga mendorong upaya reboisasi dengan menanam kembali tanaman berakar kuat guna memperkuat struktur tanah.

“Ini harus direboisasi, ditanam tanaman-tanaman yang akarnya kuat, supaya struktur tanahnya bisa menguat kembali. Kalau kembali (diganti dengan tanaman lain) lagi, nanti akan longsor lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam memperkuat tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana.

Baca juga: 2 OTT dalam Sehari, Kemendagri: Warning bagi Kepala Daerah Lain

“Ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk daerah-daerah lain, untuk memperkuat tata ruang. Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan,” katanya.

Ia menambahkan, pemetaan tersebut perlu dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

"Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus melakukan pemetaan secara nasional untuk memikirkan potensi kerawanan hidrometeorologi, seperti hujan lebat dan hujan deras,” imbuh Mendagri.

 

Terkini Lainnya
Satgas PRR Rampungkan 15.346 Unit Huntara, Progres Capai 81 Persen

Satgas PRR Rampungkan 15.346 Unit Huntara, Progres Capai 81 Persen

Kemendagri
Mendagri Tandatangani SKB 7 Menteri Terkait Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

Mendagri Tandatangani SKB 7 Menteri Terkait Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI

Kemendagri
Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial

Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial

Kemendagri
Mendagri Tegaskan Pemda Harus Terlibat dalam Pelindungan Anak dari Dampak Negatif Sistem Elektronik

Mendagri Tegaskan Pemda Harus Terlibat dalam Pelindungan Anak dari Dampak Negatif Sistem Elektronik

Kemendagri
Lebih dari Rp 500 Miliar Tersalurkan untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera

Lebih dari Rp 500 Miliar Tersalurkan untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera

Kemendagri
Ketum TP PKK Hadiri Sidang UN CSW70 di Markas Besar PBB

Ketum TP PKK Hadiri Sidang UN CSW70 di Markas Besar PBB

Kemendagri
Pulihkan Mobilitas, BNPP Bersama Masyarakat Buka Kembali Akses Jalan Pascabanjir di Aceh

Pulihkan Mobilitas, BNPP Bersama Masyarakat Buka Kembali Akses Jalan Pascabanjir di Aceh

Kemendagri
Presiden Wakafkan 70.000 Al Quran kepada Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

Presiden Wakafkan 70.000 Al Quran kepada Masyarakat Terdampak Bencana Sumatera

Kemendagri
BNPP Targetkan Peresmian PLB Temajuk pada Pertengahan 2026, Gerbang Baru RI-Malaysia di Sambas

BNPP Targetkan Peresmian PLB Temajuk pada Pertengahan 2026, Gerbang Baru RI-Malaysia di Sambas

Kemendagri
BNPP RI Luncurkan Program Sosialisasi BNPP Menyala, IPDN Kalbar Jadi Pembuka Rangkaian Nasional

BNPP RI Luncurkan Program Sosialisasi BNPP Menyala, IPDN Kalbar Jadi Pembuka Rangkaian Nasional

Kemendagri
Percepatan Huntara dan Penyaluran DTH Jadi Strategi Kunci Satgas PRR Relokasi Pengungsi

Percepatan Huntara dan Penyaluran DTH Jadi Strategi Kunci Satgas PRR Relokasi Pengungsi

Kemendagri
BNPP RI Hadir di Aceh, Dukung Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Pascabanjir

BNPP RI Hadir di Aceh, Dukung Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Pascabanjir

Kemendagri
Jumlah Pengungsi Turun, Satgas PRR Optimistis Relokasi ke Huntara Rampung Sebelum Lebaran

Jumlah Pengungsi Turun, Satgas PRR Optimistis Relokasi ke Huntara Rampung Sebelum Lebaran

Kemendagri
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Percepat Belanja APBD

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Percepat Belanja APBD

Kemendagri
Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri, Minta Mereka Beri Pelayanan Terbaik Selama Idul Fitri 1447 H

Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri, Minta Mereka Beri Pelayanan Terbaik Selama Idul Fitri 1447 H

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com