Kemenaker, Kementerian PKP, dan BPS Bersinergi Bangun 50.000 Rumah Subsidi Pekerja
KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik ( BPS) sepakat memperkuat kerja sama penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan pekerja.
Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, pembangunan rumah subsidi memberikan dampak signifikan, baik dalam meningkatkan kesejahteraan buruh maupun membuka peluang kerja baru.
Program tersebut melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.
Baca juga: Asosiasi Jasa Konstruksi Ingin Audiensi dengan Pemerintah, Bahas Anggaran Infrastruktur
“Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangan resminya, Jumat (15/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli bersama Menteri PKP Maruarar Sirait usai menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Dia menyebut, target awal penyediaan rumah subsidi bagi pekerja sebanyak 20.000 unit. Namun, target ini direvisi menjadi 50.000 unit hingga akhir 2025.
"Perubahan target ini dilakukan seiring tingginya minat pekerja terhadap program tersebut," ucap Yassierli.
Baca juga: Berapa Gaji Maksimal untuk Beli Rumah Subsidi?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara Penandatanganan Kerja Sama terkait Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (14/8/2025).Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap buruh dan pekerja.
“Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya,” ucapnya.
Menurut Maruarar, kebijakan di sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja.
Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit.
Baca juga: Kuota Rumah Subsidi Jadi 350.000 Unit, APBN Membengkak Rp 35,2 Triliun
Selain itu, Presiden Prabowo juga telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif,” tegas Maruarar.
Ia menilai, program rumah subsidi merupakan solusi strategis untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah sekaligus memperbaiki kondisi hunian tidak layak melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman.
“Bulan depan (September 2025) kami akan meluncurkan pembangunan 25.000 rumah, dan pada Desember 2025 total 50.000 unit akan terbangun, mayoritas untuk buruh dan pekerja,” kata Maruarar.
Baca juga: Dipanggil Prabowo, Maruarar Lapor Akan Luncurkan 25.000 Rumah Subsidi Bulan September
Sebagai informasi, Penandatanganan Kerja Sama Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Cris Kuntadi, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono.
