Menaker Beberkan Strategi Besar Ketenagakerjaan 2025–2029 di Forum Pemred
KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan strategi besar pembangunan ketenagakerjaan nasional periode 2025–2029 dalam Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) yang diselenggarakan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker) di Ruang Tridharma, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Forum yang dihadiri 20 pemred media nasional atau perwakilannya itu mengangkat tema “Sinergi Media Massa sebagai Akselerasi Informasi Publik pada Sektor Ketenagakerjaan”. Forum ini dimoderatori Sekretaris Jenderal Kemenaker Cris Kuntadi.
Dalam forum tersebut, Yassierli mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi sektor ketenagakerjaan Indonesia, antara lain penguatan link and match dan optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja ( BLK), penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, serta penyusunan regulasi ketenagakerjaan terkait pekerja platform dan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan.
Tantangan lainnya mencakup penegakan norma ketenagakerjaan dan K3, penerapan Hubungan Industrial Transformatif berbasis visi bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, pengembangan platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker yang berlandaskan prinsip transparansi, kolaborasi, kinerja, dan etika.
Ke depan, strategi Kemenaker diarahkan pada perubahan mindset kelembagaan, dari yang berfokus pada urusan ketenagakerjaan (Ministry of Labor) menjadi institusi yang berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia (Ministry of Manpower and Human Development).
Baca juga: Ciptakan Tata Kelola Air dan Sanitasi Butuh Investasi Sumber Daya Manusia
“Jadi, ini adalah potret dinamika ketenagakerjaan yang mencerminkan berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan,” ujar Yassierli dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam strategi penciptaan lapangan kerja, Kemenaker mengedepankan empat pendekatan utama, yakni kolaborasi lintas kementerian dan sektor, program pemagangan (apprenticeship), kewirausahaan, serta Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional.
Yassierli menyoroti program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang kini difokuskan pada transformasi kurikulum dan metode pelatihan.
Transformasi tersebut meliputi penerapan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pelatihan koperasi berupa peningkatan kompetensi pengurus Koperasi Merah Putih melalui BLK, serta pelatihan kompetensi hijau (green competencies).
Selain itu, Yassierli mengungkapkan, Kemenaker terus melakukan berbagai upaya kolaborasi lintas sektor dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program nasional.
Baca juga: Komnas HAM Tak Setuju Ide Pigai “Kirim Siswa ke Barak” Jadi Program Nasional
Hasil dari kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 21 kementerian/lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 35 mitra pembangunan.
“Jadi, kami membangun sinergi bersama. Harapannya, solusi atas persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan bergerak bersama kementerian dan lembaga lain,” ucap Yassierli.
Dari sisi kelembagaan, Kemenaker juga terus melakukan transformasi tata kelola internal sebagai fondasi pelayanan publik yang bersih dan profesional.
Selain Yassierli, forum tersebut menghadirkan dua narasumber lain, yaitu Kepala Komunikasi Kepresidenan yang diwakili Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno, serta Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah.
Dalam forum tersebut, Noudhy Valdryno memaparkan strategi komunikasi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Arsjad Rasjid: Trump Effect Jadi Tantangan Capai Indonesia Emas 2045
Sementara itu, Imaduddin Abdullah membahas perkembangan ekonomi nasional serta strategi kebijakan ketenagakerjaan.
