Menaker Canangkan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Pekerja Anak

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengadakan Pencanangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Pekerja Anak 2023 di Pekanbaru, Riau.

Gerakan tersebut dilaksanakan bertepatan pada momentum Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap 12 Juni.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, Kemenaker melakukan pencanangan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak di 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 hektar (ha).

Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, keberadaan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional.

Baca juga: Ditjenbun Sebut Akselerasi Perkebunan Kelapa Sawit Butuhkan Sarana dan Prasana Tepat

Industri kelapa sawit, kata dia, telah melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi.

"Dengan kondisi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga risiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi," kata Ida dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (13/6/2023).

Menurutnya, persoalan pekerja anak di industri kelapa sawit harus diatasi secara terencana dan terpadu, serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.

Sebab, kata Ida, upaya penghapusan pekerja anak bukanlah suatu hal yang mudah dan butuh proses yang panjang serta berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak.

Baca juga: Percepat Peremajaan Sawit Rakyat, Ditjenbun Kementan Gandeng Stakeholder Kelapa Sawit

"Ini berarti penguatan kolaborasi antara stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," ucapnya.

Pada momentum tersebut, Ida mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak.

Menurutnya, peran aktif semua pihak sangat diperlukan dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil, makmur, dan sejahtera.