KOMPAS.com – Pemerintah mulai fokus dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai 2019. Untuk mendukung hal tersebut berjalan dengan sukses, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menyatakan untuk membangun sinergitas antara pusat dan daerah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Khairul Anwar mengatakan, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila terbangun sinergitas antara kedua lini tersebut.
Hal itu ia ucapkan saat memberikan arahan kebijakan Kemnaker dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan di Yogyakarta, Selasa (13/8/2019).
"Marilah membangun sinergitas secara baik dengan komitmen yang tinggi antara pusat dan daerah. Untuk mencapai hasil tugas yang maksimal, team work menjadi suatu keharusan dan tak ada lagi sekat-sekat," kata Sekjen Khairul melalui rilis tertulis, Rabu (14/8/2019).
Baca juga: Kemnaker: Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran agar Tak Tertinggal
Khairul menegaskan perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara makro dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).
Namun, saat diimplementasikan atau dijabarkan oleh seluruh sektor kerja teknis, maka hal sudah termasuk perencanaan pembangunan ketenagakerjaan secara mikro.
“Sedangkan, Sekretariat hanya mengkoordinasi untuk memastikan bahwa perencanaan satu unit teknis dengan unit teknis lainnya terintegrasi agar target utama yang ditetapkan bisa tercapai dengan baik,” jelasnya.
Sekjen Khairul menambahkan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Pemda), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh dalam menyusun rencana strategi (Renstra) bidang ketenagakerjaan.
"Jadi diperlukan sinergitas dengan Pemda. Kita akan lakukan pertemuan untuk memastikan apa yang dilakukam Pemda betul-betul searah dengan apa yang sudah ditetapkan atau direncanakan oleh Diektorat Jenderal (Ditjen) teknis kementerian," katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Kabarenbang) Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengungkapkan hal senada.
Menurutnya, capaian atau keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia berkolarabosi secara Pentahelix.
Maksudnya adalah adanya kerja sama atau sinergi dari Academic, Bussines, Community, Government, dan Media (ABCGM) yang akan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.
"Hal ini sejalan dengan visi Indonesia lima tahun ke depan yang menitikberatkan pembangunan infrasrtuktur, pembangunan SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan pemggunaan APBN yang fokus serta tepat sasaran," kata Tri Retno.
Baca juga: Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran, Kemnaker Galakkan Desmigratif
Dalam sambutannya, Tri Retno juga mengatakan pihaknya terus melakukan peningkatan kinerja dalam menjawab berbagai isu strategis ketenagakerjaan saat ini.
Di antaranya melalui peningkatan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.
Namun, kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan tidak akan mudah tercapai jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi antarstakeholder.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Andung Prihadi Santoso berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakor memiliki nilai tambah untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan.
Mudah-mudahan rekomendasi Rakor menjadi rekomendasi yang sifatnya solutif untuk permasalahan ketenagakerjaan ke depan," harapnya.