Tingkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Kemnaker Genjot Pendidikan Vokasi

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyatakan pihaknya terus menggenjot pelatihan vokasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menaker saat menghadiri pertemuan khusus dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Kula Segaran di Shah Alam, Selangor, Malaysia, Selasa (6/8/2019).

“Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Hanif melalui rilis tertulis, Selasa (6/8/2019).

Perlu diketahui dalam pertemuan itu, Menaker dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia membahas kerja sama pertukaran informasi kebijakan dan program.

Kemudian membahas strategi menghadapi perubahan teknologi dan industri 4.0 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, dan peningkatan kapasitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi.

Baca juga: Hadapi Revolusi Industri 4.0, Kemnaker Hadirkan Pelatihan Bisnis Startup

Menaker mengatakan keterampilan vokasi sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi free movement bagi pekerja terampil, profesional dan talenta di kedua negara pada khususnya dan di kawasan Asean pada umumnya.

Sementara itu, untuk mewujudkan program di atas Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) telah melakukan beberapa terobosan pelatihan vokasi dalam bentuk delivering hard and soft skills.

Kedua bentuk pelatihan itu diberikan secara masif tanpa memandang usia serta latar belakang pendidikan untuk menjamin adanya triple skilling, yakni skilling, upskilling, dan reskilling bagi sumber daya manusia Indonesia.

Baca juga: Australia Ingin Belajar dari Kemnaker yang Sukses Bangun Dialog Sosial

Hanif menegaskan untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Asal tahu saja, pada 2017 terdapat 50 BLK Komunitas dan meningkat menjadi 75 BLK pada 2018.

“Tahun 2019 kembali melonjak menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren,“ tutup Hanif.