Tak Terprovokasi Saat May Day, Menaker Apresiasi Buruh di Bandung
Ribuan buruh saat berorasi dalam peringatan May Day di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (1/5/2019).
KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M. Hanif Dhakiri mengapresiasi kepada buruh di Bandung, Jawa Barat yang tidak terpengaruh provokasi dari kelompok tertentu, yang menyusup di tengah massa aksi untuk berbuat rusuh.
“Sekali lagi, saya mengapresiasi sikap buruh dan serikat buruh yang dengan tegas menolak provokasi dari kelompok tertentu yang akan mengganggu ketertiban dengan menunggangi isu buruh," kata Menteri Hanif melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Sebagaimana diketahui, aksi May Day di Bandung disusupi oleh kelompok massa berpakaian hitam-hitam. Mereka berusaha membuat buruk citra gerakan buruh dengan membenturkan buruh dengan aparat kepolisian. Mereka juga melakukan aksi vandalisme dan merusak fasilitas umum.
“Terima kasih atas kesigapan dan ketegasan polisi dalam menindak massa non buruh yang telah memprovokasi buruh, sehingga May Day berlangsung aman. Usut tuntas hingga aktor intelektualnya,” tegas Menaker.
Lebih lanjut, Menaker mengapresiasi dan berterima kasih kepada buruh Indonesia yang telah merayakan May Day 2019 dengan aman. Menurutnya, buruh menyampaikan ekspresi dan aspirasi dengan tertib.
“Lancar dan tertibnya perayaan May Day menjadi indikasi bahwa pekerja dan serikat pekerja di Indonesia makin dewasa dan matang dalam berdemokrasi,” kata Menteri Hanif.
Dalam keterangan tertulisnya, Menaker mengajak pula pekerja, serikat pekerja, pengusaha serta semua pihak untuk bersinergi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan pasar kerja di masa mendatang.
Perubahan iklim ketenagakerjaan global yang kian dinamis, harus direspon secara cepat. Dengan demikian daya saing dan produktifitas pekerja Indonesia bisa diandalkan.
Diantara isu ketenagakerjaan yang harus segera direspon adalah masalah perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, pembangunan SDM pekerja, perlindungan tenaga kerja, perluasan jaminan sosial, peningkatan kewirausahaan, serta penguatan dialog sosial dalam hubungan industrial.
