KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) fokus dalam menggenjot pelatihan vokasi. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada 2019.
Hal ini dikatakan Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) M Hanif Dhakiri dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi pada Minggu (7/4/2019).
“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi lebih digenjot lagi,” kata Menaker.
Menurut Menaker pelatihan vokasi ini penting karena terjadi pergeseran dalam dunia industri seiring revolusi industri 4.0 dan teknologi digital.
Pergeseran yang dimaksud adalah persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan SDM, menjadi penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.
"Maka dari itu, harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Menaker seperti dalam keterangan tertulisnya.
Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah pun melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi.
Makanya, untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Rinciannya adalah pada 2017 sebesar 50 BLK Komunitas, tahun 2018 sebanyak 75 BLK Komunitas, dan tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.
Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ruangan ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespon era baru industri digital dan Industri 4.0.
“Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ungkap Hanif.
Bukan hanya untuk menghadapi pregeseran di dunia industri, prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia.
Pada 2025-2030 Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi dengan 70 persen penduduk adalah usia produktif.
Riset McKinsey Global Institute menyebutkan pada masa itu Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Asalkan penduduk usia produktifnya memiliki skill dan kompetensi.
"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” kata Menaker Hanif.