KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan memastikan tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.
Hal tersebut dinilai penting agar kelembagaan program Sekolah Rakyat tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga memiliki daya dukung yang berkelanjutan dari sisi organisasi dan sumber daya manusia (SDM).
“Hari ini saya berkesempatan meninjau langsung kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan resminya, Senin (4/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini seusai mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Senin.
Baca juga: Kunjungi SRMA 17 Surakarta, Gus Ipul Soroti Pentingnya Wali Asuh dan Asrama
Ia mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk memperkuat pembangunan SDM, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.
Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dengan memberikan pendidikan gratis, pemenuhan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter.
Menurut Rini, program Sekolah Rakyat selaras dengan program prioritas lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Perumahan Rakyat.
Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Rini beserta jajaran Kementerian PANRB menyaksikan langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya sulit memenuhi kebutuhan dasar, kini bisa tinggal di asrama, belajar dengan layak, dan bermimpi besar tentang masa depan mereka.
Kunjungan ini menjadi sarana bagi Kementerian PANRB untuk memahami dinamika di lapangan, berinteraksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan para siswa.
“Jadi, ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat, masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” kata Rini.
Baca juga: 8 Hal yang Perlu Diketahui soal Sekolah Rakyat, Program Presiden Prabowo
Rini menilai, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu manifestasi reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB.
Pasalnya, semua institusi pemerintah bahu membahu membangun Sekolah Rakyat dengan tujuan mencerdaskan masyarakat yang kurang mampu secara lebih setara.
Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi suatu cerminan dari reformasi birokrasi sekaligus membuktikan bahwa negara hadir di semua titik layanan dasar.
Rini juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya aturan yang dibuat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Baca juga: Menteri PAN-RB: Stranas PK Wujud Akselerator Reformasi Struktural dan Reformasi Birokrasi
"Semangat yang ada di SRMP 17 Tabanan diharapkan dapat menjadi contoh baik dan menginspirasi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045," ucapnya.
Sebab, reformasi birokrasi sejati bukan soal administrasi, tetapi tentang komitmen negara untuk hadir di titik-titik paling mendasar dari kehidupan rakyatnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dan empat pilar karakter, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Sistem asrama 24 jam dilengkapi dengan jaminan gizi, kesehatan, dukungan keluarga, serta pembinaan komunitas sekitar.
Baca juga: Tinggal di Asrama dan Belajar Gratis, Ini Keunggulan Sekolah Rakyat Palangka Raya
Setiap siswa juga menggunakan kartu digital yang terhubung dengan sistem absensi, makan, keuangan, dan ibadah.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong mobilitas sosial generasi muda.
Selain itu, kehadiran Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru, belanja sekolah, dan penguatan kohesi sosial.
Baca juga: Cek Kesehatan di 72 Sekolah Rakyat: Ini 3 Masalah Terbanyak yang Ditemukan