Menteri PANRB Tekankan Pentingnya Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan untuk Sukseskan Program Prioritas Presiden

KOMPAS.com – Keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bergantung pada hasil yang terlihat oleh publik, tetapi juga pada reformasi struktural yang mendasarinya.

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, dibutuhkan dukungan strategis dari berbagai aspek, mulai dari penataan ulang tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan antarlembaga, penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN), hingga dukungan penganggaran yang tepat sasaran.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa kompleksitas tersebut memerlukan koordinasi lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi kebijakan, serta manajemen isu strategis.

"Hanya dengan pendekatan menyeluruh, program pembangunan dapat tercapai secara aktual dan berkelanjutan,” katanya dalam Diskusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII Tahun 2025, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Rini menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar merancang program prioritas, melainkan membangun fondasi peradaban baru yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Lima program prioritas tersebut meliputi gizi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hunian.

Baca juga: Korupsi Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, Mantan Kadis Kesehatan Kupang Ditahan Jaksa

“Program ini berkesinambungan, mulai dari makanan yang menyehatkan, dilanjutkan dengan kesehatan warga, kemudian pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, diperkuat oleh ekonomi rakyat, dan disempurnakan dengan rumah yang layak,” ujar Rini.

Adapun program tersebut mencakup pemberian makan bergizi gratis bagi 82,9 juta anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga, serta pembangunan tiga juta rumah layak huni.

Pemerintah juga menyediakan sekolah rakyat gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan.

“Ini adalah wajah baru kehadiran negara untuk memajukan peradaban manusia Indonesia,” ucap Rini.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menekankan pentingnya pembangunan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui percepatan implementasi kebijakan dan penguatan koordinasi antarlembaga.

“Beliau juga menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran, agar program pemerintah benar-benar berdampak langsung kepada rakyat. Arahan ini disertai dengan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran di lingkungan birokrasi,” imbuh Rini.

Baca juga: Pengangkatan PPPK: Solusi atau Pemicu Instabilitas Birokrasi?

Dorong penguatan pengelolaan ASN 

DOK. Kementerian PANRB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Diskusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXII Tahun 2025, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Dalam aspek sumber daya manusia, Presiden Prabowo mendorong penguatan pengelolaan ASN yang disiplin, produktif, dan kompeten sebagai pelayan publik.

Di samping itu, digitalisasi pelayanan publik menjadi perhatian utama guna menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rini menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak hanya sebatas mengalihkan prosedur manual ke digital.

Menurutnya, transformasi ini merupakan bagian dari pergeseran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE) yang prosedural menjadi digital government yang berorientasi pada hasil dan penciptaan nilai.

“Fokusnya bukan hanya pada efisiensi administratif, tetapi juga pada penciptaan nilai publik, reformasi struktural, integrasi lintas sektor sejak awal, serta penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi layanan terpadu,” ujar Rini.

Baca juga: SMA Terpadu Krida Nusantara, Sekolah Asrama yang 106 Lulusannya Lolos ke Akmil-Akpol 2025

Ia mengatakan bahwa transformasi digital pemerintah bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan menyeluruh untuk menghadirkan layanan publik  yang  lebih  mudah  dan relevan.

Rini berharap, forum PKN menjadi kesempatan strategis bagi para peserta untuk belajar, berkembang, dan membangun jejaring kolaborasi lintas sektor.

Forum tersebut, lanjut dia, akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas kepemimpinan di masa depan. 

“Tugas kita ke depan tidak akan mudah. Oleh karena itu, kita harus terus menyamakan langkah. Peradaban baru hanya dapat terwujud melalui kepemimpinan yang berpola pikir kolaboratif, berorientasi pada dampak, serta mampu menghadapi kompleksitas dengan semangat perubahan untuk mendukung terlaksananya program prioritas Presiden,” tutur Rini.