Menteri Rini Paparkan Kinerja Kementerian PANRB 2026 dan Rencana Anggaran 2027 ke DPR RI

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan capaian kinerja Kementerian PANRB sepanjang 2026 sekaligus rencana anggaran dan agenda kerja 2027 dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dia menyampaikan, langkah yang dilakukan Kementerian PANRB bermuara pada dampak yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

“Seluruh kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” ujar Rini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (11/6/2026).

Sepanjang 2026, Kementerian PANRB mencatat sejumlah capaian, mulai dari penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan yang agile, transformasi manajemen aparatur sipil negara ( ASN), hingga penguatan layanan publik yang terintegrasi.

Kementerian PANRB juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden.

Baca juga: Said Abdullah Ingatkan Ancaman El Nino hingga Bonus Demografi bagi Program Prioritas 2027

Selain itu, kementerian tersebut berperan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Reformasi Birokrasi Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan

Dok. Kementerian PANRB Kementerian PANRB dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026). Rapat tersebut membahas reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta rencana anggaran tahun 2027.

Rini menjelaskan, reformasi birokrasi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil positif.

Daerah yang menerapkan reformasi birokrasi pada fokus tersebut tercatat memiliki tingkat kemiskinan sekitar 6 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 8,25 persen.

Menurut Rini, capaian tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendukung program prioritas Presiden, Kementerian PANRB juga ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM. Saat ini, proses pengisian SDM untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tengah berlangsung.

Baca juga: Klaim soal WFH ASN Setiap Jumat: Pelayanan Publik Terjaga, Kinerja di Atas Target

Di bidang pelayanan publik, hingga Juni 2026 telah berdiri 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 75 MPP diresmikan pada masa Kabinet Merah Putih.

“Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong pelayanan publik omnikanal, serta meningkatkan layanan digital untuk memastikan pemerataan akses dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” kata Rini.

Fokus Transformasi Birokrasi pada 2027

Rini mengakui realisasi anggaran Kementerian PANRB pada semester pertama 2026 masih perlu ditingkatkan. Hal itu karena sejumlah program strategis baru akan dieksekusi pada triwulan III.

“Realisasi anggaran difokuskan pada periode triwulan III 2026 karena beberapa program kerja ditargetkan dilaksanakan pada periode tersebut. Optimalisasi anggaran dilakukan agar program Kementerian PANRB memberikan dampak yang lebih luas,” jelasnya.

Memasuki 2027, Kementerian PANRB akan memfokuskan program pada percepatan transformasi birokrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Baca juga: Kapolri Klaim Kualitas SPPG Polri Baik, Dipuji Presiden Prabowo hingga Rockefeller Foundation

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni Akselerasi Pertumbuhan melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, Kementerian PANRB berperan sebagai enabler dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Peran tersebut diwujudkan melalui lima agenda utama, yakni penguatan birokrasi yang berdampak, akuntabel, dan berintegritas; kelembagaan yang agile dan kolaboratif; ASN profesional berbasis merit dan talenta; pemerintahan digital yang terpadu dan efisien; serta pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpusat pada masyarakat.

Terkait anggaran 2027, Kementerian PANRB memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 348,59 miliar.

Namun, Rini menilai anggaran tersebut masih perlu diperkuat agar berbagai agenda birokrasi dan dukungan terhadap program prioritas nasional dapat berjalan optimal.

Anggaran itu juga akan digunakan untuk mendukung program Kementerian PANRB, aksesi Indonesia ke OECD pada bidang tata kelola publik dan pelayanan publik, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) Sumatera.

Baca juga: BKSDA Jambi Pasang GPS Collar, 5 Kelompok Gajah Sumatera di Bukit Tigapuluh Dipantau Real-time

“Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Rini.