Efisiensi Anggaran, Kemenpan-RB Pertajam Target Prioritas Presiden
KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) bertindak adaptif terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penyesuaian pos belanja hingga evaluasi program dan kegiatan dilakukan secara rinci untuk memastikan efektivitas anggaran.
Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan inpres yang menekankan penajaman belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar anggaran negara digunakan secara optimal.
Kemenpan-RB menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menyesuaikan beberapa pos belanja operasional dan non-operasional, mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Beberapa pengeluaran yang mengalami penyesuaian meliputi perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat, seminar, sosialisasi, serta kegiatan seremonial.
Baca juga: Soal Efisiensi Anggaran, Menhan: Seminar Sudah Tak Ada Lagi, Kita Pakai Zoom
“Namun, kami tetap memastikan program dan kegiatan prioritas Kemenpan-RB dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (6/2/2025).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bertindak adaptif terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Ia menjelaskan bahwa Kemenpan-RB sedang melakukan perhitungan efisiensi secara rinci. Evaluasi program dan kegiatan dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal.
Optimalisasi transformasi digital pemerintah dinilai menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan ini. Diharapkan, penerapan teknologi dapat mengurangi biaya serta mempercepat kinerja pegawai.
Baca juga: Pembunuh Istri dan Pegawai Bank Keliling di Bekasi Gila Judi, 3 Motor Anaknya Dijual
“Sebagai bagian dari strategi efisiensi, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities,” ucap Rini.
Pastikan Pelayanan Tetap Terjaga Selama Mudik 2026, Menteri PANRB Tinjau Layanan Sektor Transportasi
