KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno untuk membahas situasi terkini Government Technology (GovTech) Indonesia.
Topik utama yang dibahas khususnya terkait single sign-on (SSO) dan reviu mengenai anggaran-anggaran yang diperlukan.
“Hari ini kami dipimpin oleh Pak Mensesneg membicarakan kelanjutan dan kepastian proses GovTech Indonesia. Salah satu poinnya selain soal SSO-nya, ada soal anggaran,” ungkap Anas melalui siaran persnya, Jumat (26/7/2024).
Hal tersebut disampaikan Anas saat bertemu Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Bertemu Perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation, Menpan-RB Bahas soal Kebijakan DPI dan SPBE
Perlu diketahui, GovTech Indonesia yang bernama INA Digital merupakan bagian dari badan usaha milik negara (BUMN) Peruri.
Entitas tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
Progres dari INA Digital yang dilaporkan salah satunya adalah pembangunan aplikasi Aparatur Negara yang sudah memasuki uji coba dengan lebih dari 6.500 aparatur sipil negara ( ASN) dan secara bertahap akan digunakan seluruh ASN ke depan.
Anas turut mengusulkan beberapa solusi dan prioritas untuk mengatasi isu-isu kontrak, kesiapan teknis, dan ekspektasi publik jelang peluncuran layanan awal INA Digital pada September 2024.
Baca juga: Menpan-RB: RPP Manajemen ASN Akan Diharmonisasi dan Segera Rampung
Fokus utama dalam peluncuran tersebut adalah penekanan pada fitur unggulan yang memudahkan masyarakat. Rilis fitur akan dilakukan secara bertahap setelah September 2024 sesuai kesiapan masing-masing kementerian/lembaga.
Anas mengatakan, INA Digital diharapkan dapat memperkuat kapabilitas tim untuk mengakselerasi pelaksanaan.
"Dengan demikian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE) bisa menjadi penguat dan milestone totok nadi bagi pemerintah untuk Indonesia," sebutnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam penyiapan anggaran untuk peluncuran.
"Nanti di dalam Kementerian Keuangan kita melihat secara detail. Ini merupakan salah satu game changer untuk pemerintahan berbasis elektronik kita kedepan,” terangnya.