e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam Launching Katalog Elektronik V6, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) baru saja meluncurkan Katalog Elektronik V6.

Sebagai salah satu fokus RB Tematik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

“Terkait dengan belanja produk dalam negeri, sekarang kita jadikan item penilaian RB, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kemenpan-RB, jadi kita bisa lihat belanjanya. Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya,” ujar Anas.

Hal itu disampaikan Anas dalam Launching Katalog Elektronik V6, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

LKPP sebagai agent of change memiliki peran dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Apresiasi juga disampaikan kepada LKPP dan jajaran atas dilakukannnya peluncuran Katalog Elektronik V6.

Menurut Mantan Kepala LKPP tersebut, government procurement mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat.

“Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita mendorong pelayanan lebih berkualitas karena lebih transparan, lebih cepat, dan tentu lebih profesional,” ungkapnya.

LKPP, sebut dia, juga telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. LKPP juga mengajarkan terkait perubahan paradigma orientasi input ke orientasi outcome.

“LKPP juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita dari input oriented kepada outcome oriented, kita tidak lagi bagaimana proses yang panjang tapi bagaimana dampaknya,” imbuhnya.

Berkaitan dengan RB Tematik, LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, LKPP bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB Tematik, yaitu percepatan prioritas aktual presiden.

“Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden. Ini bukan program Menpan-RB tapi ini program Bapak Presiden, yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan,” tutur Anas.

Disampaikan, saat ini pemerintah tengah fokus pada percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan transformasi digital menjadi tolok ukur kesuksesan LKPP, karena digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen utama LKPP.

"LKPP fokus mengedepankan platform e-katalog dalam metode pengadaan e-purchasing," tuturnya.

Hal tersebut relevan dalam pencapaian arahan Presiden terkait pengadaan yaitu pro-produk dalam negeri, pro-UMKM, cepat efisien dan bebas daripada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Lebih jauh, lewat pembaharuan katalog elektronik tersebut, diharapkan lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya.

“Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkan e-katalog versi 6.0 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya, baik dari sisi jumlah tayang produk, karena sistemnya lebih responsif tidak membingungkan simpel dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat,” ungkapnya.

Ia juga berharap, lewat hal itu, nilai transaksi juga dapat meningkat karena sistem e-katalog versi 6.0 sudah dirancang end to end, serta memperluas penggunaan e-katalog dengan ketahanan sistem yang lebih tangguh.

Dalam kesempatan itu, Menteri Anas bersama Kepala LKPP Hendrar Prihadi melakukan peluncuran e-Katalog V6 didampingi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad.

Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R M Manuhutu, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Venusiana, serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.