Bertemu Perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation, Menpan-RB Bahas soal Kebijakan DPI dan SPBE
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat bertemu perwakilan BMGF dan TBI di Jakarta, Selasa (23/7/2024). KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) akan memperkuat kebijakan Digital Public Infrastructure ( DPI) dan memperluas penerapannya melalui kerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation ( BMGF) dan Tony Blair Institute ( TBI).
“Pertemuan antara Kemenpan-RB dengan Perwakilan BMGF bertujuan mendiskusikan tindak lanjut pertemuan di Singapura yang membahas DPI dan hubungannya dengan Inklusi keuangan,” jelas Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat bertemu perwakilan BMGF dan TBI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Anas memaparkan, saat ini Kemenpan-RB sedang mengkoordinasikan percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 yang mengintegrasikan layanan publik digital prioritas dan DPI tahap awal bersama Portal Nasional sebagai infrastruktur dasar untuk layanan digital.
Misi Kemenpan-RB disebut selaras dengan salah satu pilar BMGF yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan DPI.
Baca juga: Menpan-RB: RPP Manajemen ASN Akan Diharmonisasi dan Segera Rampung
Dengan memanfaatkan DPI, Kemenpan-RB berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bantuan tepat sasaran.
"Semoga pertemuan hari ini dapat menjadi langkah baik kolaborasi yang kuat untuk optimalisasi DPI dalam mendukung keuangan inklusi di Indonesia, terutama pada level praktis di daerah,” imbuh Anas.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat bertemu perwakilan BMGF dan TBI di Jakarta, Selasa (23/7/2024). Indonesia Country Lead The Bill and Melinda Gates Foundation Brooke Patterson mengungkapkan, pihaknya telah lebih dari satu dekade mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
"Sama halnya dengan negara lain, komitmen digitalisasi merupakan keputusan politis di Indonesia sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucapnya.
Ia menjelaskan, hasil konkret yang diharapkan adalah pembayaran elektronik, penyaluran bantuan sosial, dana hibah, dan subsidi terealisasi secara efektif.
"DPI dan Digital ID dapat membantu memudahkan targeting berbagai bantuan sosial," ujar Brooke.
Lebih lanjut, Kemenpan-RB tengah mengajukan usulan kerja sama untuk melaksanakan pilot project di tingkat daerah dalam menguji implementasi digital payment sebagai bagian dari DPI.
Hal itu turut mendukung transformasi digital pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan.
"Harapan kami, kerja sama dalam tingkat regional dapat berjalan pada tahun depan," pungkas Brooke.
Baca juga: Tinjau Kanreng IV BKN Makassar, Menpan-RB Beri Pesan Khusus untuk Para Peserta SKD Sekdin
