KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Di tengah kunjungan tersebut, Anas turut meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa.
Dia juga meminta pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Karena yang penting itu dampaknya. Jadi, presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit-belit,” ungkap Menteri Anas usai meninjau MPP Kabupaten Gowa, Jumat (19/7/2024).
Anas mengatakan, ke depan perlu dievaluasi apakah pelayanan publik di Kabupaten Gowa masih berbelit-belit.
Baca juga: Bertemu ASN Se-Sulsel, Menpan-RB Dukung Penguatan Digitalisasi hingga Reformasi Birokrasi
“Mestinya, di sini masyarakat langsung datang, selesai. Jadi, tidak ada urusan lain lagi,” katanya dalam siaran pers.
Anas menambahkan, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Sebab, pengintegrasian semua layanan, baik instansi vertikal, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta maupun instansi daerah, bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Anas berharap, kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
"Harapan saya, Pak Bupati terus melakukan cross check dari pelayanan ini sehingga nanti kualitasnya bisa terus terjaga," ujarnya.
Baca juga: SKD Sekolah Kedinasan Dimulai Besok, Menpan-RB Cek Kesiapan Kantor Regional VI BKN
Mantan Bupati Banyuwangi itu juga menekankan, yang utama dari MPP bukanlah bangunan fisik, tetapi lebih pada bagaimana MPP dapat mengintegrasikan layanan.
"Inti dari MPP sebenarnya mengintegrasikan layanan secara fisik. Jadi, integrasi layanan secara fisik dari berbagai dinas ini dijadikan satu di tempat ini," jelasnya.
Anas juga menyampaikan, pelayanan publik juga perlu dilakukan digitalisasi. Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital.
Melalui MPP Digital, kata dia, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka.
"Saya kira ini bagus. tentu siapa pun ke depan yang akan melanjutkan Pak Bupati saya kira tinggal menjaga ini,” ujarnya.
Anas berharap, pelayanan-pelayanan lainnya bisa disatukan semua di MPP Digital sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah.
Baca juga: Menpan-RB Anas Dorong Pemprov Sumut Implementasikan Birokrasi Berdampak
Adapun MPP Kabupaten Gowa memiliki 147 jenis layanan dari 36 instansi. MPP ini menjadi MPP ke-191 se-Indonesia dan menjadi MPP ke-14 di Provinsi Sulsel.
MPP Kabupaten Gowa diresmikan secara bersama-sama dengan 14 MPP lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia pada 7 Maret 2024.