Lewat Digital Government Cooperation Forum, Indonesia-Korsel Perkuat Kerja Sama di Bidang SPBE

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) terus memperkuat kerja sama pada bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation (DGCC) Forum.

Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) itu membahas pelaksanaan kerja sama pada 2023 dan rencana proyek kerja sama pada 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hubungan diplomatik Republik Indonesia (RI) dan Republik Korsel menginjak usia ke-50 tahun pada 2023.

Kedua negara tersebut, kata dia, terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Baca juga: Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 Digelar di Makassar, Jadi yang Terbesar Sepanjang Sejarah

“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Pemerintah Indonesia dan Korsel melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan pada 2023.

Sementara itu, perpanjangan proyek kerja sama DGCC pada 2024 terdapat beberapa usulan proyek kerja sama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) nanti menjadi smart city pada aspek smart government.

Baca juga: Muasal Big Data, Kekayaan di Era Modern

“Usulan kerja sama tersebut meliputi penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korsel dan Indonesia dibutuhkan untuk pembangunan masa depan bersama. Khususnya, penguatan di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekedar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.

Ia mengungkapkan bahwa transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track dengan transformasi digital sebagai akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korsel untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujar Anas.

Baca juga: Ramai soal Pengawasan Dompet Digital, Benarkah Tidak di Bawah OJK?

Siap bantu Indonesia di bidang pemerintahan digital

Pada kesempatan yang sama, Presiden National Information Society Agency (NIA) Jong Sung Hwang mengatakan, pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital.

Bantuan tersebut, kata dia, seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada 1987 untuk membantu digitalisasi pemerintah Korsel.

“Pemerintah Korsel dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Sung Hwang.

Baca juga: Pastikan Kelancaran Proses Seleksi CASN, BKN Sediakan 3 Layanan Helpdesk

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.

“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, tetapi dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” imbuh Sung Hwang.