Menpan-RB: Penyelenggaraan Event Jadi Salah Satu Pembangkit Perekonomian

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong digitalisasi layanan perizinan event secara terintegrasi untuk menggerakkan ekonomi kreatif.

"Ini merupakan bagian dari aktualisasi reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan saat rapat terbatas beberapa waktu lalu. (Presiden) memerintahkan untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," tutur Anas melalui keterangan persnya, Senin (11/9/2023).

Hal tersebut disampaikan Anas saat konferensi pers uji coba digitalisasi perizinan event di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta, Senin.

Selain Anas, hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Inspektur Jenderal (Irjen) Verdianto Iskandar Bitticaca, serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri Irjen Pol Merdisyam.

Baca juga: Menpan RB: 1.800 ASN Pindah ke IKN pada Juli 2024

Kemudian, ada Deputi Bidang Teknologi Informasi Kementerian Investasi Andi Maulana dan Direktur Telkom Fajrin Rasyid.

Anas menjelaskan, terdapat sembilan prioritas yang sedang diperbaiki pemerintah, salah satunya perizinan event yang sedang masuk tahap uji coba.

"Penyelenggaraan event yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu pembangkit perekonomian. Apalagi, sektor ekonomi kreatif telah membuka jutaan lapangan kerja," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Anas menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait yang telah bekerja keras mewujudkan digitalisasi pelayanan perizinan event secara terintegrasi melalui pemangkasan bisnis yang signifikan.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Wacana WFH bagi ASN untuk Tekan Polusi Harus Dikaji

“Dengan pemangkasan proses bisnis, kemudahan perizinan, dan deregulasi, kita di pemerintah, berharap event-event semakin banyak hadir, termasuk band-band Indonesia dan dunia untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Menurut Anas, kerja sama itu menjadi bukti kolaborasi lintas sektor dan instansi pemerintahan. Sinergi itu telah menjadi budaya pemerintah Indonesia, terutama untuk mempermudah masyarakat maupun dunia usaha untuk berinteraksi dengan pemerintah.

Selain itu, sebut dia, kerja sama yang telah ada bisa membantu event organizer serta promotor untuk proses izin yang semakin mudah.

"Misalnya tidak perlu rekomendasi Kepolisian Sektor (Polsek), karena ada pemangkasan proses bisnis. Tadi ada teman-teman Asosiasi Promotor Musik yang berharap proses izin event seperti di luar negeri, submit-nya di satu tempat dan cepat. Saya kira itu sudah terakomodasi di digitalisasi layanan yang hari ini uji coba,” imbuh Anas.

Baca juga: Mahfud MD Tugas ke Luar Negeri, Menpan-RB Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim

Ia menjelaskan, lewat digitalisasi layanan perizinan event yang sedang masa uji coba, semua sistem antarinstansi telah diintegrasikan, termasuk online single submission (OSS) dan Polri.

"Bila dulu penyelenggara event harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi, sekarang cukup dalam satu sistem," kata Anas.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini bukan aplikasi baru. Tapi ada interoperabilitas. Polri, tim transisi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Telkom dan Peruri, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, dan kementerian/lembaga lain luar biasa mengorkestrasi ini,” ujar Anas.

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, event merupakan pendorong yang efektif dalam menggeliatkan perekonomian.

“Kita harapkan ini menjadi dorongan karena 3.000 event di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp 162 triliun dan menciptakan banyak lapangan kerja," tutur Sandiaga.

Baca juga: Menpan-RB Pacu Pemkab Karawang Reformasi Birokrasi Berdampak pada Kemiskinan sampai Investasi

Uji coba itu, sebut dia, menjadi ajang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas layanan ke depannya.

"Sehingga masyarakat terutama pelaku usaha pertunjukan sebagai user diharapkan aktif dalam memberikan masukan terkait digitalisasi layanan perizinan ini," imbuhnya.