Di Hadapan ASN Maluku Utara, Menteri Anas Tekankan Pentingnya Birokrasi Berdampak bagi Masyarakat

Kompas.com - 24/08/2023, 16:15 WIB
A P Sari

Penulis

Menpan-RB Abdullah Azwar saat acara Mengajar ASN di Maluku Utara, Kamis (24/8/2023).DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar saat acara Mengajar ASN di Maluku Utara, Kamis (24/8/2023).

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas tak henti-hentinya menggaungkan birokrasi berdampak ke pada jajaran aparatur sipil negara (ASN).

Kali ini, giliran ASN di lingkungan Provinsi Maluku Utara yang mendapatkan kesempatan untuk memaknai arahan Presiden Joko Widodo(Jokowi) terkait birokrasi.

Di provinsi yang dikenal dengan sebutan Moloku Kie Raha itu, Menteri Anas menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai instrumen birokrasi, mulai dari penguatan kelembagaan, pemekaran wilayah, pembangunan infrastruktur, hingga kenaikan penghasilan bertahap.

Berbagai hal tersebut dilakukan agar kerja ASN dalam birokrasi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Baca juga: Mahfud MD Tugas ke Luar Negeri, Menpan-RB Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim

“Pertanyaannya, apa dengan instrumen tersebut kerja birokrasi sudah berdampak kepada masyarakat? Jika tidak, maka birokrasi hanya menjadi lembaga yang terjebak rutinitas dan tidak produktif. Untuk itu, kami mengusung tagline Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak,” jelas Menteri Anas melalui keterangan persnya, Kamis (24/8/2023).

Hal tersebut disampaikan Menteri Anas dalam acara Mengajar ASN Provinsi Maluku Utara di Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis.

Birokrasi berdampak, lanjut Menteri Anas, merupakan arahan pertama dari Presiden Jokowi soal birokrasi. Jokowi ingin birokrasi bisa berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kemudian, reformasi birokrasi (RB) bukanlah sekadar tumpukan kertas serta birokrasi harus bergerak lincah dan cepat," imbuhnya.

Baca juga: Fenomena Halo di Lhokseumawe, BMKG: Hal Biasa, Jangan Khawatir

Menurut Menteri Anas, skala prioritas diperlukan dalam menjalankan kerja birokrasi. Semua orang mempunyai urusan, baik yang sifatnya pribadi atau terkait pekerjaan.

"Dengan menyusun skala prioritas, maka akan lebih mengurai permasalahan prioritas," tutur dia.

Menteri Anas melanjutkan, kerja birokrasi diibaratkan sebagai mesin pembangunan. Dengan demikian, kerja ASN dan birokrasi sangat menentukan sejauh mana target-target pembangunan dikerjakan.

"Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara,” ungkap mantan Kepala LKPP tersebut.

Untuk mendorong kerja birokrasi yang berdampak, Kemenpan-RB telah mengeluarkan fokus reformasi birokrasi yang juga disebut sebagai RB Tematik.

Baca juga: Cara ke Terminal Terpadu Pulo Gebang Naik KRL, MRT, dan TransJakarta

RB Tematik memiliki empat fokus, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.

Di Kepulauan Rempah itu, Menteri Anas menyampaikan bahwa RB Tematik ini fokus menguraikan dan menyelesaikan permasalahan secara konkret dengan langsung mengatasi pada akar masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu-isu prioritas nasional.

“Melalui RB Tematik ini, terjadi shifting dari yang awalnya fokus pada aspek hulu menjadi hilir. Selain itu, seluruh area RB tematik juga ditopang dengan Arsitektur SPBE agar selaras dengan penerapan transformasi digital pemerintah,” lanjutnya.

Transformasi digital yang didukung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), akan menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.

Baca juga: WFH ASN Diawasi Ketat, Menpan-RB: Jangan Sampai Ditelepon Lagi di Pasar atau Pulang Kampung

Adanya transformasi digital juga akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga kerja pemerintah dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Maluku Utara ini daerah kepulauan, sehingga tidak ada pilihan lain selain digitalisasinya harus jalan agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alasan pemekaran provinsi ini, disamping historis Kesultanan Ternate, juga dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendekatkan kepada rakyat,” ujar Menteri Anas.

Dia melanjutkan, Maluku Utara merupakan daerah yang hebat. Oleh karenanya, gubernur, staf ahli, sekretaris daerah, asisten, hingga stafnya harus kompak bekerja sama.

“Ini membutuhkan kesungguhan kita bersama-sama. Jika Bapak/Ibu ada kesulitan, Kemenpan-RB siap mendampingi dan kami telah membuka berbagai saluran komunikasi untuk dapat membantu. Semoga spirit dan semangat Sultan Baabullah dapat terus hidup di jiwa ASN Maluku Utara,” tutup Menteri Anas.

Baca juga: Menpan-RB Bilang Gaji PNS Harus Naik Supaya Kinerja ASN Meningkat

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan Mulyadi Wowor menyampaikan, kehadiran Menteri Azwar Anas telah ditunggu oleh ASN di Maluku Utara.

Menurutnya, kehadiran Menteri Anas diharapkan dapat memberikan motivasi bagi ASN agar dapat bekerja untuk memberikan dampak bagi masyarakat Maluku Utara.

“Semoga kehadiran Menpan-RB di Tanah Maluku Utara ini dapat menjadi bekal, pencerahan, dan memotivasi ASN untuk terus berinovasi dan bekerja dalam memberikan dampak bagi masyarakat di Maluku Utara,” pungkasnya.

Terkini Lainnya
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 Ditetapkan, Menpan-RB Pastikan Pelayanan Publik Tetap Baik
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 Ditetapkan, Menpan-RB Pastikan Pelayanan Publik Tetap Baik
Kementerian PANRB
Strategi Paradoks
Strategi Paradoks "Anti Mainstream Bureaucracy" ala Menteri Anas
Kementerian PANRB
Berikan Penghargaan Pelayanan Publik, Menpan-RB Sebut Tren IPP Naik dan Layanan Harus Berdampak
Berikan Penghargaan Pelayanan Publik, Menpan-RB Sebut Tren IPP Naik dan Layanan Harus Berdampak
Kementerian PANRB
Pimpin Rapat KPRBN, Wapres Ma’ruf Sampaikan Arahan Strategis untuk Reformasi Birokrasi
Pimpin Rapat KPRBN, Wapres Ma’ruf Sampaikan Arahan Strategis untuk Reformasi Birokrasi
Kementerian PANRB
Kemenlu Berperan dalam Diplomasi dan Pertumbuhan Investasi, Menpan-RB Berikan Apresiasi
Kemenlu Berperan dalam Diplomasi dan Pertumbuhan Investasi, Menpan-RB Berikan Apresiasi
Kementerian PANRB
Portal Aksesi OECD Diluncurkan, Menteri Anas Sebut Jadi Momentum Penting untuk Perkuat RB
Portal Aksesi OECD Diluncurkan, Menteri Anas Sebut Jadi Momentum Penting untuk Perkuat RB
Kementerian PANRB
SAKIP Meningkat dalam 10 Tahun, Menpan-RB: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja dan Pengentasan Kemiskinan
SAKIP Meningkat dalam 10 Tahun, Menpan-RB: Korelasi Positif Akuntabilitas Kinerja dan Pengentasan Kemiskinan
Kementerian PANRB
Wujudkan Indonesia Terintegrasi, 3 Inovasi INA Digital Dirilis Terbatas
Wujudkan Indonesia Terintegrasi, 3 Inovasi INA Digital Dirilis Terbatas
Kementerian PANRB
Lewat Kerja Sama dengan KPK, Menpan-RB Ingin Digitalisasi Jadikan Birokrasi Lebih Transparan dan Akuntabel
Lewat Kerja Sama dengan KPK, Menpan-RB Ingin Digitalisasi Jadikan Birokrasi Lebih Transparan dan Akuntabel
Kementerian PANRB
Bertemu Menpora, Menpan-RB Dukung Transformasi dan Penguatan Kelembagaan Kemenpora
Bertemu Menpora, Menpan-RB Dukung Transformasi dan Penguatan Kelembagaan Kemenpora
Kementerian PANRB
Pemerintah Berkolaborasi dengan BUMN, Menpan-RB: Akselerasi Digitalisasi Pemerintah
Pemerintah Berkolaborasi dengan BUMN, Menpan-RB: Akselerasi Digitalisasi Pemerintah
Kementerian PANRB
Kunjungi BKN, Menpan-RB Pastikan Layanan Pengawasan Penerapan Sistem Merit Terintegrasi Berjalan Optimal
Kunjungi BKN, Menpan-RB Pastikan Layanan Pengawasan Penerapan Sistem Merit Terintegrasi Berjalan Optimal
Kementerian PANRB
Tindak Tegas ASN Pelaku Judi Online, Menpan-RB Terbitkan Surat Edaran
Tindak Tegas ASN Pelaku Judi Online, Menpan-RB Terbitkan Surat Edaran
Kementerian PANRB
Percepat Transformasi Digital Nasional, Menpan-RB Dorong Satgas P2DD Dukung Digital Payment
Percepat Transformasi Digital Nasional, Menpan-RB Dorong Satgas P2DD Dukung Digital Payment
Kementerian PANRB
Indonesia Naik 13 Peringkat UN E-Government Survey 2024, Menpan RB: Transformasi Digital melalui SPBE
Indonesia Naik 13 Peringkat UN E-Government Survey 2024, Menpan RB: Transformasi Digital melalui SPBE
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke