Menpan-RB Pacu Pemkab Karawang Reformasi Birokrasi Berdampak pada Kemiskinan sampai Investasi

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas terus menggaungkan reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke berbagai daerah. 

Kali ini, Anas menyambangi Kabupaten Karawang untuk bertemu forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan aparatur sipil negara (ASN) setempat.

Anas menjelaskan, terdapat empat area yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan percepatan prioritas aktual presiden, seperti pengendalian inflasi.

“Jadi, kerja reformasi birokrasi tidak boleh lagi administratif. Reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tetapi dampak ke rakyat, dampak ke penurunan kemiskinan, dan dampak ke peningkatan investasi untuk pembukaan lapangan kerja,” katanya di Karawang, Senin (21/8/2023).

Dia menyebutkan, digitalisasi sangat penting untuk memangkas proses bisnis dan memberikan pelayanan yang cepat pada masyarakat. 

Baca juga: Menpan-RB Bilang Gaji PNS Harus Naik Supaya Kinerja ASN Meningkat

Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sedang membuat pilot project Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di 21 kabupaten/kota. 

MPP digital tersebut bertujuan menjawab tantangan yang ada sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan publik.

“Kalau saya datang ke sini, kemudian perbaikannya signifikan, Karawang bisa masuk menjadi pilot project MPP digital. Sebab, saya lihat investasinya bagus dan masih menjadi salah satu daerah dengan investasi tertinggi secara nasional,” ujarnya.

DOK. Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahan kepada ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, di Karawang, Jawa Barat, Senin (21/8/2023).

Anas juga menyampaikan, mulai 2023, kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, atau bukan pada administrasi laporan. 

Saat ini, evaluasi berfokus pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan lainnya.

Baca juga: WFH ASN Diawasi Ketat, Menpan-RB: Jangan Sampai Ditelepon Lagi di Pasar atau Pulang Kampung

“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sudah bagus. Stunting juga sudah mulai menurun. Industri juga banyak. Ke depan, kinerja bisa ditingkatkan lagi sehingga capaian nilai reformasi birokrasi bisa lebih meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, saat ini, pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 6,31 atau lebih tinggi dari tingkat nasional. 

Tingkat pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan industri yang besar dengan kemudahan pelayanan perizinan dan hadirnya MPP di Kabupaten Karawang.

Cellica berharap, kehadiran Anas di Karawang dapat memberikan dan meningkatkan kapasitas ASN dalam hal pelayanan publik pada masyarakat. 

Dia mengatakan, pihaknya memiliki MPP yang dibangun dengan kolaborasi pihak swasta atau tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas asistensi dari Kemenpan RB. 

Baca juga: Kemenpan RB Sebut Revisi UU ASN Bisa Jadi Solusi Bagi 2,3 Juta Tenaga Honorer

“Kehadiran Bapak Menteri di Karawang ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN kami dan melakukan pelayanan sepenuh hati,” kata Cellica.