Perkuat SPBE, Kemenpan-RB Jalin Kolaborasi dengan Tony Blair Institute

Kompas.com - 27/05/2023, 15:59 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Kemenpan-RB menandatangani surat minat kerja sama atau Letter of Intent (LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat Institute of Global Change (TBI) London, Inggris, Jumat (26/5/2023).
DOK. Humas Kemenpan-RB Kemenpan-RB menandatangani surat minat kerja sama atau Letter of Intent (LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat Institute of Global Change (TBI) London, Inggris, Jumat (26/5/2023).

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menandatangani surat minat kerja sama atau Letter of Intent (LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat TBI London, Inggris, Jumat (26/5/2023).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini bersama Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed dan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

Sebagai saksi penandatanganan LoI, Anas mengaku senang, Kemenpan-RB dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change.

"Penandatanganan LoI hari ini, Jumat (26/5/2023), akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat guna memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/5/2023).

Baca juga: Saksikan Penandatanganan MoU Perusahaan Peralatan Dapur Elektrik RI dan AS, Mendag Zulkifli: Kami Dukung Penuh

Untuk diketahui, penandatanganan LoI tersebut merupakan hasil dari diskusi lebih lanjut setelah mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair bertemu Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam kunjungannya ke Kantor Kemenpan-RB pada Maret 2023.

Melalui kolaborasi tersebut, Anas berharap, kedua pihak dapat mengembangkan solusi inovatif dan berbagi pengalaman guna meningkatkan lanskap pemerintahan digital di Indonesia.

Seperti diketahui, Inggris dikenal sebagai salah satu pioner penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan negara papan atas dalam penilaian E-Government Development Index (EGDI) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Inggris pada awalnya juga menghadapi tantangan dan menjalankan tahapan transformasi digital yang kurang lebih sama dengan yang sedang dilakukan di Tanah Air,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Adapun tantangan tersebut, mulai dari perampingan dan penyelarasan standar pelayanan digital, menghindari duplikasi aplikasi agar terintegrasi, berjalan pada arah yang sama, serta lebih efisien.

Baca juga: Asyiknya Berburu Buku Murah di Big Bad Wolf 2023

Sesuai arahan Presiden Jokowi

Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan bahwa agenda percepatan SPBE adalah kegiatan yang sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Agenda tersebut, kata dia, selaras dengan tren global untuk membangun pelayanan digital publik, utamanya Digital ID alias Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Saat ini, pelayanan IKD sedang dikembangkan di Indonesia dan dalam tahap dirintis oleh Kemenpan-RB untuk menjadi basis data seluruh pelayanan publik.

"Ini akan dimulai pada 21 kabupaten atau kota rintisan Mal Pelayanan Publik Digital yang sudah siap dan segera diresmikan dalam waktu dekat," tutur Anas.

Ia berharap, kolaborasi pihaknya dengan Tony Blair Institute bisa memperkuat percepatan transformasi digital dalam kerangka SPBE yang terus dilakukan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Reformasi Birokrasi Tematik Dapat Percepat Dampak Pembangunan bagi Masyarakat

Kedua belah pihak, kata Anas, akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi pelayanan publik berbasis digital.

"Kemenpan-RB juga mendorong konsolidasi payung kebijakan yang memungkinkan penguatan kolaborasi seluruh stakeholder baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengembangan dan pelaksanaan program strategis e-government," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia Astrid Dita mengatakan, pihaknya siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendorong dampak-dampak positif dari teknologi.

"Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif," ujarnya.

 

Terkini Lainnya
Evaluasi Program Kerja, Presiden Prabowo Apresiasi Kebijakan Penyesuaian Tugas ASN Selama Libur Lebaran
Evaluasi Program Kerja, Presiden Prabowo Apresiasi Kebijakan Penyesuaian Tugas ASN Selama Libur Lebaran
Kementerian PANRB
Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
Dua Dekade Menuju Indonesia Emas, GDRBN 2025-2045 Fokus pada Transformasi Digital Pemerintah hingga Peningkatan Kompetensi Aparatur
Kementerian PANRB
Motivasi Menpan-RB untuk Peserta Seleksi PPPK di Yogyakarta
Motivasi Menpan-RB untuk Peserta Seleksi PPPK di Yogyakarta
Kementerian PANRB
Menteri Rini: Membangun Birokrasi Profesional Butuh Pemimpin Transformatif
Menteri Rini: Membangun Birokrasi Profesional Butuh Pemimpin Transformatif
Kementerian PANRB
Raker dengan DPR RI, Kementerian PANRB Paparkan Progres Pemindahan ASN ke IKN
Raker dengan DPR RI, Kementerian PANRB Paparkan Progres Pemindahan ASN ke IKN
Kementerian PANRB
Mewarisi Api Kartini: Kiprah Rini Widyantini dalam Reformasi Birokrasi
Mewarisi Api Kartini: Kiprah Rini Widyantini dalam Reformasi Birokrasi
Kementerian PANRB
Buka Pameran Foto Kartini Masa Kini, Menteri Rini Juga Berpartisipasi Jadi Peserta
Buka Pameran Foto Kartini Masa Kini, Menteri Rini Juga Berpartisipasi Jadi Peserta
Kementerian PANRB
Raker Bersama Kementerian PANRB, Komite I DPD Sepakat Perkuat Pelaksanaan RB Daerah dan Manajemen ASN
Raker Bersama Kementerian PANRB, Komite I DPD Sepakat Perkuat Pelaksanaan RB Daerah dan Manajemen ASN
Kementerian PANRB
Wamenpan-RB Sebut Pelayanan Publik sebagai Fondasi Tata Kelola Pemerintahan
Wamenpan-RB Sebut Pelayanan Publik sebagai Fondasi Tata Kelola Pemerintahan
Kementerian PANRB
Menpan-RB Rini Dorong Instansi Pemerintah Percepat Susun SK Pengangkatan CASN 2024
Menpan-RB Rini Dorong Instansi Pemerintah Percepat Susun SK Pengangkatan CASN 2024
Kementerian PANRB
Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja
Apresiasi Dosen, Pemerintah Terbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja
Kementerian PANRB
Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Kementerian PANRB
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Kementerian PANRB
Kemenpan-RB Bersama Kemenhub dan Stakeholder Terkait Pastikan Pelayanan Mudik Gratis Berjalan Lancar
Kemenpan-RB Bersama Kemenhub dan Stakeholder Terkait Pastikan Pelayanan Mudik Gratis Berjalan Lancar
Kementerian PANRB
Jelang Nyepi dan Idul Fitri, Menpan-RB Ingatkan Pentingnya Pelayanan Mudik Inklusif bagi Kelompok Rentan
Jelang Nyepi dan Idul Fitri, Menpan-RB Ingatkan Pentingnya Pelayanan Mudik Inklusif bagi Kelompok Rentan
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke