Kemenpan-RB menandatangani surat minat kerja sama atau Letter of Intent (LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat Institute of Global Change (TBI) London, Inggris, Jumat (26/5/2023).
KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menandatangani surat minat kerja sama atau Letter of Intent (LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) di Kantor Pusat TBI London, Inggris, Jumat (26/5/2023).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini bersama Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed dan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.
Sebagai saksi penandatanganan LoI, Anas mengaku senang, Kemenpan-RB dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change.
"Penandatanganan LoI hari ini, Jumat (26/5/2023), akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat guna memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital yang dilakukan di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/5/2023).
Untuk diketahui, penandatanganan LoI tersebut merupakan hasil dari diskusi lebih lanjut setelah mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair bertemu Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam kunjungannya ke Kantor Kemenpan-RB pada Maret 2023.
Melalui kolaborasi tersebut, Anas berharap, kedua pihak dapat mengembangkan solusi inovatif dan berbagi pengalaman guna meningkatkan lanskap pemerintahan digital di Indonesia.
Seperti diketahui, Inggris dikenal sebagai salah satu pioner penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan negara papan atas dalam penilaian E-Government Development Index (EGDI) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Inggris pada awalnya juga menghadapi tantangan dan menjalankan tahapan transformasi digital yang kurang lebih sama dengan yang sedang dilakukan di Tanah Air,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Adapun tantangan tersebut, mulai dari perampingan dan penyelarasan standar pelayanan digital, menghindari duplikasi aplikasi agar terintegrasi, berjalan pada arah yang sama, serta lebih efisien.
Baca juga: Asyiknya Berburu Buku Murah di Big Bad Wolf 2023
Dalam kesempatan tersebut, Anas mengatakan bahwa agenda percepatan SPBE adalah kegiatan yang sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).
Agenda tersebut, kata dia, selaras dengan tren global untuk membangun pelayanan digital publik, utamanya Digital ID alias Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Saat ini, pelayanan IKD sedang dikembangkan di Indonesia dan dalam tahap dirintis oleh Kemenpan-RB untuk menjadi basis data seluruh pelayanan publik.
"Ini akan dimulai pada 21 kabupaten atau kota rintisan Mal Pelayanan Publik Digital yang sudah siap dan segera diresmikan dalam waktu dekat," tutur Anas.
Ia berharap, kolaborasi pihaknya dengan Tony Blair Institute bisa memperkuat percepatan transformasi digital dalam kerangka SPBE yang terus dilakukan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Baca juga: Menpan-RB Sebut Reformasi Birokrasi Tematik Dapat Percepat Dampak Pembangunan bagi Masyarakat
Kedua belah pihak, kata Anas, akan berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi pelayanan publik berbasis digital.
"Kemenpan-RB juga mendorong konsolidasi payung kebijakan yang memungkinkan penguatan kolaborasi seluruh stakeholder baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengembangan dan pelaksanaan program strategis e-government," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia Astrid Dita mengatakan, pihaknya siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendorong dampak-dampak positif dari teknologi.
"Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif," ujarnya.
