Menpan-RB Sebut Digitalisasi Arsip Negara Penting untuk Rekomendasi Kebijakan Publik

Kompas.com - 22/05/2023, 20:42 WIB
A P Sari

Penulis

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023).DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/5/2023).

KOMPAS.com - Digitalisasi administrasi menjadi salah satu fokus utama dari Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB).

Oleh karenanya, arsiparis berperan krusial untuk memastikan data dan arsip dapat disimpan secara digital dan dianalisa saat dibutuhkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebagai ujung tonggak implementasi arsip di Indonesia, arsiparis perlu merubah pola pikir tentang pengelolaan dan pemanfaatan arsip.

" Arsip yang terdokumentasikan secara digital dapat dianalisis lebih lanjut untuk menjadi rekomendasi berbagai penyusunan kebijakan publik dalam berbagai aspek," Menteri Anas, dikutip dari keterangan persnya, Senin (22/5/2023).

Hal tersebut disampaikan Menteri Anas saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI ( ANRI) di Banyuwangi, Senin.

Baca juga: Menpan-RB Sampaikan Negara Akan Afirmasi Masyarakat Papua dalam Seleksi CPNS

Menteri Anas menjelaskan, arsip menjadi elemen strategis yang penting dalam penyelenggaraan negara.

"Pengelolaan arsip yang baik akan mendukung penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui ketersediaan informasi autentik yang dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Semua itu, sebutnya, dapat diwujudkan melalui digitalisasi arsip yang berkontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan.

"Meski demikian, kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memerlukan interoperabilitas. Aplikasi yang telah dimiliki kemudian dapat diintegrasikan tanpa harus menambah aplikasi baru," papar Menteri Anas.

"Hindari 'Satu Inovasi, Satu Aplikasi'. Saya mengapresiasi aplikasi umum bidang kearsipan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Karena semangat kita adalah integrasi/interoperabilitas antarsistem dalam pemerintahan," lanjutnya.

Baca juga: PNS Nonton Coldplay, Menpan-RB: Lebih Baik Digunakan untuk Anggaran yang Lebih Produktif

Menteri Anas menilai bahwa ada tigal penting yang perlu dipersiapkan dalam digitalisasi arsip, yakni aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen yang andal.

Arsip dorong reformasi birokrasi

Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan kali ini mengangkat tema "Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul". Transformasi digital kearsipan menjadi inti dari kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Kearsipan ke-52 tersebut.

Kepala ANRI Imam Gunarto menjelaskan, tema tersebut diambil karena sejalan dengan dua dampak dari program kearsipan.

"Dampak pertama adalah mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju dan dampak kedua adalah mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul," papar Imam.

Oleh karena itu, Imam mendorong semua stakeholder untuk dapat berkolaborasi dalam mewujudkan tiga program arsip, yakni program tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa.

Baca juga: Menpan-RB Tekankan Anggaran Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

"Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan dapat menjadi enabler untuk mewujudkan good and clean government, karena arsip menjadi bukti akuntabilitas dan rujukan kerja organisasi kita," tuturnya.

Terkini Lainnya
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional
Kementerian PANRB
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global
Kementerian PANRB
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja
Kementerian PANRB
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen
Kementerian PANRB
Menpan-RB Anas Apresiasi ASN yang Tetap Berikan Pelayanan Saat Lebaran
Menpan-RB Anas Apresiasi ASN yang Tetap Berikan Pelayanan Saat Lebaran
Kementerian PANRB
Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi
Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi "Role Model" Keterpaduan Layanan Digital
Kementerian PANRB
Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama
Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama
Kementerian PANRB
Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes
Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes
Kementerian PANRB
Kemenpan-RB Tetapkan 110.553 Formasi Kemenag, Terbesar Sepanjang Sejarah
Kemenpan-RB Tetapkan 110.553 Formasi Kemenag, Terbesar Sepanjang Sejarah
Kementerian PANRB
Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer
Tetapkan 40.541 Formasi CASN Kemendikbudristek, Menpan-RB: Upaya Penuhi Tenaga Non-ASN/Honorer
Kementerian PANRB
Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP
Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP
Kementerian PANRB
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB
Kementerian PANRB
Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat
Terima Hasil Review LKjPP, Menpan-RB: Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja pada Masyarakat
Kementerian PANRB
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kemenpan-RB Terima Hasil Review LKjPP dari BPKP
Wujud Akuntabilitas Pemerintah, Kemenpan-RB Terima Hasil Review LKjPP dari BPKP
Kementerian PANRB
Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional
Menpan-RB Sebut Jokowi Minta K/L Segera Integrasikan Layanan Portal Nasional
Kementerian PANRB
Bagikan artikel ini melalui
Oke