KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah pusat berupaya mengafirmasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Papua dalam seleksi CPNS.
"Upaya kita untuk CPNS Papua sudah banyak dilakukan, termasuk mengalokasikan 80 persen formasi khusus bagi orang Papua. Ini bagian dari afirmasi kita selama ini," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/5/2023).
Anas mengungkapkan bahwa berbagai upaya pemerintah untuk CPNS Papua merupakan bentuk kecintaan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia ini.
Kepedulian terhadap masyarakat Papua, kata dia, dilakukan sesuai arahan dan perhatian besar Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: TNI AL Siapkan Pasukan Marinir untuk Jaga Perbatasan RI-Papua Nugini
Pernyataan itu Anas sampaikan dalam acara bincang bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua di Jayapura, Jumat (19/5/2023).
Dalam acara tersebut, Anas mengatakan bahwa ASN harus menjadi engine dari birokrasi.
Menurutnya, pelayanan dan birokrasi merupakan hal yang berkesinambungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
"Saya harap ASN di Papua dapat fokus bekerja, dan jadikan bekerja ini sebagai passion. (Tujuannya) agar birokrasi terus berbenah untuk semakin baik lagi," ujar Anas.
Untuk mewujudkan birokrasi yang semakin baik, lanjut dia, pihaknya saat ini terus menggaungkan reformasi birokrasi berdampak sesuai arahan Presiden Jokowi.
Selain itu, Anas mengungkapkan bahwa ASN sebagai pasukan terdepan juga harus siap beradaptasi dan bekerja lincah untuk dapat memenuhi ekspektasi publik.
"Jika ASN kita tidak bisa menyesuaikan, maka tentunya pelayanan kurang maksimal dan akan membuat masyarakat kecewa," jelasnya.
Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga hadir Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua yang diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Suzanna Wanggai, Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Frans Pekey, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua.