Menpan-RB Tekankan Anggaran Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, belanja anggaran negara yang dikerjakan oleh birokrasi harus memiliki dampak bagi masyarakat.

Sebagai pembicara dalam sesi talk show Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2023 yang diadakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Anas meminta agar kerja birokrasi harus berorientasi pada dampak.

“Birokrasi berdampak ini tentu ujungnya adalah bagaimana anggaran juga berdampak bagi masyarakat. Karena kalau nggak, kita ini sibuk di penyerapan anggaran tetapi tidak berdampak untuk rakyat,” ujar Anas dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Anas saat menghadiri talk show Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Andhi Pramono Masih Berstatus PNS, Irjen Kemenkeu: Ada Prosesnya

Selain itu, Menteri Anas juga meminta agar anggaran negara tidak lagi digunakan untuk membuat aplikasi baru.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai interoperabilitas berbagai aplikasi yang sudah ada, menjadi satu sistem elektronik yang terintegrasi.

“Sekarang kita terus bekerja sama dengan seluruh kementerian atau lembaga (K/L), termasuk dengan Kemenkeu. Kami akan membereskan 27.000 aplikasi, lakukan interoperability. Ini ada banyak sekali aplikasi dan ini tidak terkoneksi satu dengan yang lain,” imbuh Menteri Anas.

Menurutnya, anggaran belanja akan jauh lebih efisien karena tidak ada lagi pembuatan aplikasi baru. Sebab, ada digitalisasi yang terintegrasi sebagai solusinya.

Baca juga: Nilai Ekonomi Digital Diproyeksi 130 Miliar Dollar AS pada 2025, Kemendag Targetkan Digitalisasi 1.000 Pasar Per tahun

Anggaran negara harus sejalan dengan prioritas

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran negara harus sejalan dengan prioritas Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Level birokrasi, kata dia, harus melaksanakan anggaran sesuai urgensi yang telah ditetapkan oleh presiden.

“Proses anggaran harus seefisien mungkin agar menjadi lebih mudah, dan kita harus fokus pada dampak dan pengaruhnya. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil. Bagaimana agar pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa diperlukan penyiapan sumber daya manusia (SDM) andal dalam hal digital, khususnya untuk mempersiapkan pembangunan ke depan.

Baca juga: Ajang IHRS 2023 Akan Bahas Penerapan Sikap Bold, Integrity, Great untuk SDM Perusahaan

“Bentuk kerja ke depan, cara-cara bisnis ke depan, dan sekarang sudah kita rasakan perubahannya. Kalau kita lihat sekitar ada sekitar 7 jutaan pekerjaan yang akan tergeser, tetapi ada 12 juta lapangan kerja baru. Ini semua hanya bisa kalau kita punya SDM yang hebat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kemenkeu juga menyerahkan penghargaan kepada 15 K/L dengan kinerja anggaran terbaik pada 2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) menjadi salah satu penerima penghargaan itu dalam kategori K/L dengan pagu kecil.