4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Kompas.com - 21/05/2024, 19:44 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan empat kabupaten di Provinsi Bali sebagai Kabupaten Lengkap pada Selasa (21/5/2024). Deklarasi ini dilakukan di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar.DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan empat kabupaten di Provinsi Bali sebagai Kabupaten Lengkap pada Selasa (21/5/2024). Deklarasi ini dilakukan di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar.

KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan empat kabupaten di Provinsi Bali sebagai Kabupaten Lengkap pada Selasa (21/5/2024). Deklarasi ini dilakukan di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar.

Empat kabupaten yang dideklarasikan adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupatean Bangli. 

"Dengan empat kabupaten yang dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap, semoga dapat memperkuat semangat investasi dan menarik kapital masuk ke Provinsi Bali," kata AHY dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Dengan deklarasi tersebut, Provinsi Bali memiliki total enam Kabupaten dan Kota Lengkap. Secara nasional, sudah terdapat total 19 Kabupaten dan Kota Lengkap.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bidik Target Reforma Agraria Tercapai Tahun Ini

AHY menyampaikan bahwa deklarasi tersebut adalah sebuah pencapaian. Ia berharap hal ini dapat terus menyemangati jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) di Provinsi Bali. 

“Saya menaruh hormat kepada semua pihak yang bekerja keras, jangan cepat puas, terus bekerja dengan baik. Sudah 98 persen bidang tanah yang terpetakan, kejar hingga 100 persen, dan yang sudah bersertifikat 85 persen, kejar hingga 100 persen," ucapnya.

AHY juga menambahkan bahwa terdapat keuntungan tersendiri bagi kabupaten dan masyarakat setempat yang memiliki wilayah lengkap yang terdaftar dan terpetakan. 

“Kita lebih memiliki kepastian hukum hak atas tanah, mencegah terjadinya tumpang tindih dan sengketa yang berkepanjangan, serta menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah," tuturnya.

Apresiasi dari Pj Gubernur Bali

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas terwujudnya Kabupaten Lengkap di Provinsi Bali

"Terima kasih Pak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali dan jajaran yang telah bekerja keras memetakan hampir seluruh bidang tanah di Bali," imbuhnya. 

Menurut Made, pemetaan bidang tanah sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada pemegang hak.

Baca juga: AHY Temui Heru Budi, Deklarasikan Jaksel sebagai Kota Berstatus Lengkap Pemetaan Bidang Tanah

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut juga hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Kakanwil BPN Provinsi Bali beserta seluruh jajaran, dan para bupati serta wali kota se-Provinsi Bali. 

Terkini Lainnya
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara
Kementerian ATR/BPN
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman
Kementerian ATR/BPN
Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi, Menteri AHY Jelaskan Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap
Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi, Menteri AHY Jelaskan Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap
Kementerian ATR/BPN
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024
Kementerian ATR/BPN
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi
Kementerian ATR/BPN
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik
Kementerian ATR/BPN
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan
Kementerian ATR/BPN
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif
Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kementerian ATR/BPN
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan
Kementerian ATR/BPN
Makna Sertifikat Tanah bagi Petani di Lampung Selatan
Makna Sertifikat Tanah bagi Petani di Lampung Selatan
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Percepat Penetapan RDTR sebagai Hulu Pembangunan Nasional
Kementerian ATR/BPN Percepat Penetapan RDTR sebagai Hulu Pembangunan Nasional
Kementerian ATR/BPN
Bagikan artikel ini melalui
Oke