Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik

Kompas.com - 30/03/2023, 17:08 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ Kepala BPN) Hadi Tjahjanto hadir dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, aparat penegak hukum, dan badan peradilan Kabupaten Gresik di Kantah Kabupaten Gresik, Rabu (29/03/2023).
DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ Kepala BPN) Hadi Tjahjanto hadir dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, aparat penegak hukum, dan badan peradilan Kabupaten Gresik di Kantah Kabupaten Gresik, Rabu (29/03/2023).

KOMPAS.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto mendukung penuh upaya Gresik, Jawa Timur (Jatim), sebagai kabupaten lengkap pada 2023.

"Ini adalah satu contoh baik. Kota Lengkap bukan hanya tanggung jawab Kantor Pertanahan (Kantah), tapi perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara unsur terkait. Semuanya menjadi satu tim untuk bisa melaksanakan tugas, yaitu merealisasikan Gresik Kabupaten Lengkap," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Kolaborasi antara unsur terkait yang dimaksud, yaitu bupati dari pemerintah daerah (pemda), Komandan Komando Distrik Militer (Kodim), Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kepala Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Baca juga: Bolehkah Tanda Tangan di KTP Pakai Gambar Ilustrasi? Dukcapil Jelaskan Aturannya

Pernyataan tersebut, Hadi sampaikan saat hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kantah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, aparat penegak hukum, dan badan peradilan Kabupaten Gresik di Kantah Kabupaten Gresik, Rabu (29/03/2023).

Penandatanganan PKS tersebut menandai terjalinnya kolaborasi empat pilar di Gresik yang bertujuan untuk mewujudkan Gresik sebagai kabupaten lengkap.

Menurut Hadi, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa koordinasi empat pilar memegang peranan penting dalam pelaksanaan berbagai program di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Selain pemerintahan dan instansi, ia mengungkapkan, dukungan perusahaan sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR) juga dibutuhkan untuk merealisasikan Gresik Kabupaten Lengkap.

Baca juga: Gelar CSR di Hutan Kota Pekanbaru, BRINS Ikut Meriahkan Hari Bakti Rimbawan Ke-40

"Tidak kalah penting dukungan dari eksternal, yaitu perusahaan. Terima kasih Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Direktur PT Bumi Lingga Pertiwi, dan PT Petrokimia Gresik," imbuh Hadi.

Sebagai informasi, dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Jatim tersebut, ia juga melakukan pengecekan terhadap layanan pertanahan di Kantah Kabupaten Gresik dan berkesempatan menyapa masyarakat.

Gresik jadi Kabupaten Lengkap pada 2023

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Jonahar mengungkapkan bahwa Gresik akan menjadi kabupaten lengkap pada tahun 2023.

Capaian tersebut, kata dia, bisa didapatkan berkat dukungan yang masif dari pemda serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perusahaan terkait.

Baca juga: Hasil Rapat Forkopimda, Jemaat GKKD Dapat Izin Sementara Penggunaan Tempat Ibadah Selama 2 Tahun

Lebih lanjut Jonahar mengatakan, PKS atau memorandum of understanding (MoU) nantinya akan digaungkan ke daerah-daerah lain di Jatim.

"Harapan kami di tahun 2023 ini, Gresik menjadi kabupaten lengkap. MoU ini antara kantah dan bupati. Sesuai arahan Bapak Menteri ATR/ BPN Hadi, Insya Allah nanti akan kami replikasi di daerah Jatim, terutama daerah-daerah yang sedang menuju kabupaten atau kota lengkap,” imbuhnya.

Ia berharap, PKS atau MoU kabupaten lengkap bisa ditiru secara nasional oleh pemda di daerah lain.

Baca juga: Didatangi Anies Malam-malam, Presiden PKS Teken MoU Koalisi Perubahan

Respons positif Bupati Gresik

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengucapkan terima kasih lantaran Kementerian ATR/BPN telah membantu berbagai penyelesaian permasalahan pertanahan.

Utamanya, kata dia, permasalahan dua organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Saya juga menyambut baik program percepatan pendaftaran tanah untuk mendorong Gresik menuju kabupaten lengkap. Saya sering ke bawah menyampaikan kepada masyarakat, ini patut kami apresiasi,” imbuh Fandi.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Gresik sebagai kabupaten lengkap dimulai dari desa.

Baca juga: Diduga Palsukan SK Perangkat Desa, Kades Kentong Blora Dituntut 6 Bulan Penjara

Pembangunan tersebut, kata Fandi, melalui beberapa rangkaian, mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kecamatan sampai tingkat dusun, pengukuran tanah di dusun, kemudian hasilnya dicetak dan diberikan langsung di desa.

“Ini merupakan akselerasi yang luar biasa. Kami mendorong Gresik menjadi kabupaten lengkap," tuturnya.

Pada kegiatan tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi menyerahkan empat Sertifikat Hak Pakai untuk Pemkab Gresik.

Baca juga: Tahun 2023, Gresik Ditargetkan Sudah Jadi Kabupaten Lengkap

Perlu diketahui, dalam agenda tersebut Hadi didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantah Kabupaten Gresik Asep Heri.

Selain itu, juga hadir seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik dan perusahaan-perusahaan terkait.

 

Terkini Lainnya
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara
Kementerian ATR/BPN
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman
Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman
Kementerian ATR/BPN
Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi, Menteri AHY Jelaskan Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap
Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi, Menteri AHY Jelaskan Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap
Kementerian ATR/BPN
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024
Kementerian ATR/BPN
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi
Kementerian ATR/BPN
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik
Kementerian ATR/BPN
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan
Kementerian ATR/BPN
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif
Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kementerian ATR/BPN
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan
Kementerian ATR/BPN
Makna Sertifikat Tanah bagi Petani di Lampung Selatan
Makna Sertifikat Tanah bagi Petani di Lampung Selatan
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Percepat Penetapan RDTR sebagai Hulu Pembangunan Nasional
Kementerian ATR/BPN Percepat Penetapan RDTR sebagai Hulu Pembangunan Nasional
Kementerian ATR/BPN
Bagikan artikel ini melalui
Oke