Dukung Pertumbuhan Ekonomi RI, Kementerian ATR/BPN Transformasi Layanan Pertanahan Analog ke Digital
Para pembicara pada Forum Ilmiah 2022.
KOMPAS.com – Perkembangan teknologi informasi yang tumbuh semakin cepat membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) berupaya untuk melakukan modifikasi layanan pertanahan dari analog menjadi digital.
Menurut Kementerian ATR/BPN, transformasi layanan pertanahan analog ke digital merupakan suatu keniscayaan.
Apalagi, tanah memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Kondisi ini pun mendorong Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan agar bisa semakin mudah, murah, dan transparan.
Sebagai penyelenggara layanan pertanahan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Soegoto mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan transformasi digital di lingkungan kerjanya. Salah satunya dengan digitalisasi dokumen dan warkah pertanahan.
Manfaat dari digitalisasi itu, kata dia, sudah langsung dirasakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan tingginya jumlah transaksi yang terjadi.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Digitalisasi Jadi Upaya Tekan Peluang Korupsi
“Proses layanan atau transaksi dari Hak Tanggungan semester ini saja sudah lebih dari Rp 460.000.000.000.000,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/8/2022).
Pernyataan tersebut Himawan sampaikan dalam acara Forum Ilmiah 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Dia mengatakan, transaksi dari Hak Tanggungan yang didapat Kementerian ATR/BPN dapat dijadikan sebagai pinjaman yang bisa mendapatkan multiplier effect atau efek berganda yang cukup besar terhadap dunia usaha dalam penciptaan lapangan kerja.
“Jadi kalau satu tahun mungkin bisa lebih dari Rp 1.000.000.000.000.000 yang ditransaksikan dengan menggunakan tanah sebagai kolateral. Ini peran kita semua agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Kami sadar kalau kami lambat akan menghambat dunia usaha,” jelas Himawan.
Dengan besarnya manfaat tersebut, ia mengatakan, pihaknya optimisme untuk melakukan digitalisasi pada layanan-layanan lain yang ada di Kementerian ATR/BPN, seperti transaksi jual beli hingga sertifikat elektronik.
Baca juga: Ini Sejumlah Pertimbangan Ditundanya Sertifikat Elektronik
Meski demikian, sebut Himawan, optimisme tersebut tentu membutuhkan persiapan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak.
“Apa yang kami bangun bersama, kami ingin ada masukan dari semua stakeholders dalam kami menentukan kebijakan ke depan,” imbuhnya.
Dilakukan secara digital
Kementerian ATR/BPN melaksanakan acara Forum Ilmiah 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyus Windayana mengatakan bahwa saat ini sudah sekitar 50 persen layanan pertanahan dilakukan secara digital.
Dengan jumlah tersebut, kata dia, sudah berdampak positif pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN.
“Selama pandemi itu PNBP kami tidak berkurang selama dua tahun. Meski secara jumlah transaksi berkurang, tetapi nilainya tetap tinggi,” ucap Suyus.
Baca juga: PNBP Sektor Perikanan Tangkap Tumbuh 111,8 Persen, Ini Penopangnya
Menurutnya, transformasi digital bisa mereduksi celah-celah kasus mafia tanah yang selama ini mencari celah lewat pemalsuan dokumen analog.
“Saya harapkan, tahun depan itu 80 persen layanan sudah bisa dilakukan secara elektronik. Dengan begitu kami tidak akan menemukan masalah-masalah seperti sebelumnya,” tutur Suyus Windayana.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang (Pusdatin) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), I Ketut Gede Ary Sucaya menjelaskan beberapa roadmap transformasi digital Kementerian ATR/BPN.
“Pertama, kami di Pusdatin akan menguatkan literasi digital pelaksana supaya lebih aware. Kemudian meningkatkan kompleksitas layanan untuk mewujudkan buku tanah elektronik,” ujarnya.
Pada 2023, lanjut Ketut, Pusdatin LP2B akan merencanakan less paper atau buku tanah dan tanda tangan menjadi elektronik.
Baca juga: Menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemprov Papua Terapkan Tanda Tangan Elektronik
Kemudian pada 2024, pihaknya berharap juga sudah bisa melakukan paperless.
“Dan pada 2025, kami sudah menerapkan blockchain, smart contract, full monetisasi, dan terakhir kami sudah berada di digital society,” jelas Ketut.
Sebagai informasi, kegiatan Forum Ilmiah 2022 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni, Project Manager Program Management Office (PMO) Transformasi Digital Yogi Pratomo Widhiarto, serta perwakilan dari berbagai perbankan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
