Lewat Forum Ilmiah 2022, Kementerian ATR/BPN Berupaya Dukung Kemudahan Investasi di RI

Kompas.com - 03/08/2022, 10:48 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Kementerian ATR/BPN mengadakan Forum Ilmiah 2022 dengan tema Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Kemudahan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/8/2022).DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN mengadakan Forum Ilmiah 2022 dengan tema Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Kemudahan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/8/2022).

KOMPAS.com – Pemerintah terus berupaya membuka keran investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia.

Integrasi antara pertanahan dan tata ruang disebut menjadi kunci utama sebagai pintu masuk investasi di Republik Indonesia (RI).

Sebagai upaya lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengadakan Forum Ilmiah 2022 dengan tema "Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan Menuju Kemudahan Investasi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Forum yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan (PPSKATP) ini bertujuan menguatkan cara pandang dan munculnya gagasan-gagasan berkualitas. Khususnya dalam hal integrasi pertanahan dan penataan ruang yang dapat mendukung kemudahan dalam berinvestasi.

Baca juga: Baru Mulai Investasi? Simak Dulu Informasi Berikut

Sebagai pembuka forum, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan, kegiatan forum ilmiah harus lebih sering dilakukan untuk menyatukan persepsi dan menguatkan regulasi demi kesejahteraan masyarakat.

"Forum-forum semacam ini harus sering dilaksanakan untuk mendapatkan masukan, kritik, saran yang ujungnya meningkatkan layanan kepada masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

Menurut Raja, forum ilmiah, forum terbuka, ilmiah syarat dengan teori, padat dengan data harus memiliki banyak fakta dan dibicarakan secara terbuka.

Gunakan konsep berbasis LVC

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo menjelaskan bahwa konsep integrasi penataan ruang dan pertanahan berbasis land value capture (LVC).

Konsep berbasis LVC adalah kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah dikawasan tersebut.

"Konsep LVC akan berdampak pada optimalisasi pemanfaatan lahan atau ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang,” ucap Wahyu.

Dengan optimalisasi pemanfaatan lahan, lanjut dia, pembangunan akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat menciptakan manfaat ekonomi secara maksimal.

Selain efisien, juga akan tercipta tata ruang berkualitas, yakni tata ruang yang mempertimbangkan faktor sosial dan daya dukung lingkungan sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Perlu peran Kanwil BPN

Para pembicara dalam  Forum Ilmiah 2022.DOK. Humas Kementerian ATR/BPN Para pembicara dalam Forum Ilmiah 2022.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menuturkan, peran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) diperlukan untuk percepatan rencana tata ruang (RTR) dan monitoring penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) di daerah.

"Empowerment atau pemberdayaan peran Kanwil BPN dan Kantah diperlukan dalam fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah," imbuhnya.

Sebagai informasi, pada forum ilmiah tersebut juga hadir beberapa narasumber, di antaranya Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot, Ketua Umum (Ketum) Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida.

Turut hadir pula beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Terkini Lainnya
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik
Kementerian ATR/BPN
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan
Penuhi Panggilan KPK, Kepala Kantah Jaktim Dibebastugaskan dari Jabatan
Kementerian ATR/BPN
Pekerjaan Rumah Metropolitan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Nasional
Pekerjaan Rumah Metropolitan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Nasional
Kementerian ATR/BPN
Urgensi Keberadaan PMO di Kawasan Jabodetabek-Punjur
Urgensi Keberadaan PMO di Kawasan Jabodetabek-Punjur
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha
Kementerian ATR/BPN
Wamen ATR/Waka BPN Berharap PTSL di Aceh Dapat Berjalan Tuntas
Wamen ATR/Waka BPN Berharap PTSL di Aceh Dapat Berjalan Tuntas
Kementerian ATR/BPN
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf, Wamen ATR/Waka BPN: Jangan Sampai Penyerobot Tanah Memutus Niat Baik Wakif
Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kementerian ATR/BPN
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu
5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan
Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan
Kementerian ATR/BPN
Makna Sertifikat Tanah bagi Petani di Lampung Selatan
Makna Sertifikat Tanah bagi Petani di Lampung Selatan
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA
Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN Percepat Penetapan RDTR sebagai Hulu Pembangunan Nasional
Kementerian ATR/BPN Percepat Penetapan RDTR sebagai Hulu Pembangunan Nasional
Kementerian ATR/BPN
Wamen ATR/Waka BPN Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kantah Kota Administrasi Jaksel
Wamen ATR/Waka BPN Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kantah Kota Administrasi Jaksel
Kementerian ATR/BPN
Bagikan artikel ini melalui
Oke