KOMPAS.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo mengatakan, kontribusi kelapa sawit saat ini ditopang luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang mencapai 16,38 juta hektar (ha). Dari jumlah ini, sekitar 6,9 juta ha merupakan milik kebun sawit rakyat.
“Kondisi kebun sawit rakyat kita terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas. Produktivitas yang rendah serta penggunaan agroinput yang belum maksimal menjadi tantangan utama pekebun sawit Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/2/2023).
Menteri yang akrab disapa SYL itu menjelaskan, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per ha setara crude palm oil (CPO).
Dengan jumlah produksi sebesar itu, kata Mentan, masa depan sawit rakyat Indonesia akan terancam jika tidak melakukan suatu langkah komprehensif.
Baca juga: Kementan dan BMKG Siapkan 2 Strategi untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem
“Pemerintah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” katanya.
SYL menyebutkan, dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta ha yang potensial untuk diremajakan.
Adapun peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR yanf dimulai sejak 2017.
Sasaran program PSR adalah kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua atau lebih dari 25 tahun, produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan.
Setiap tahun program PSR menargetkan peremajaan perkebunan seluas 180.000 ha yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.
Baca juga: Dukung Kelompok Kerja Pertanian, Sekjen Kementan Hadiri Kegiatan Side Event G20 India
Pemerintah pun melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Perusahaan Perkebunan dalam rangka koordinasi, dan sinkronisasi data potensi peremajaan sawit rakyat.
Pada Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional 2023, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Penandatanganan komitmen itu bertujuan untuk mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat dan baik lagi.
"Kami harus pastikan program PSR dapat berjalan dengan baik. Saya percaya forum PSR inI akan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia" ucap syahrul.
Baca juga: Ditjen Perkebunan Kementan Dorong Generasi Muda Kembangkan Kopi Indonesia
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Andi Nur Alam Syah menambahkan, program PSR merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan.
Tida hanya itu, kata dia, program PSR juga dilakukan sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.
Menurut Andi Nur Alam Syah, PSR tidak bisa hanya dipandang sebagai cara memperbaiki tanaman kelapa sawit yang sudah tua atau tidak produktif saja.
Lebih dari itu, kata Andi, PSR harus mampu menciptakan inovasi, optimalisasi sumber daya lahan, serta pemberdayaan bagi petani sawit.
Lahan PSR dapat dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi peserta PSR, seperti integrasi dengan tanaman sela (tanaman palawija) dan juga dengan ternak.
"Hari ini secara khusus saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program PSR menjadikan hari ini sebagai momentum kebangkitan Program PSR dan perbaikan tata kelola sawit,” ungkapnya.
Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan
Andi berharap, sawit Indonesia berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak sehingga dapat mendorong meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing kelapa sawit Indonesia.
Adapun perekonomian nasional secara umum menunjukkan ketahanan berkat peningkatan permintaan domestik, investasi dan inflasi yang terus terjaga, serta berlanjutnya kinerja positif ekspor.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian sementara pada Januari-Desember 2022 adalah sebesar Rp 640,56 triliun atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021.
Subsektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp 622,37 triliun atau 97,16 persen.
Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp 468,64 triliun atau 75,30 persen.
Baca juga: Peluang Ekspor Kopi Tinggi, Kementan Ajak Petugas dan Petani Update Informasi Penanganan OPT
Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan, seperti kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat.