Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjajal traktor dalam salah satu kesempatan.KOMPAS.com – Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, food estate merupakan suatu keniscayaan yang harus dibangun dari sekarang.
Terlebih, ungkapnya, setiap tahun jumlah penduduk Indonesia meningkat 1,3 persen. Untuk itu, pihaknya mendukung penguatan cadangan pangan melalui program dan kebijakan Kementerian Pertanian ( Kementan).
"Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementan dalam menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya Minggu (11/10/2020).
Winarno juga menyebut, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran program food estate agar berjalan dengan baik.
Menurutnya, program percepatan tanam dan pembukaan lahan yang digagas Presiden Joko Widodo ini memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana yang baik.
Baca juga: Pengembangan Kawasan Food Estate Kalteng, Jokowi Minta Petani Jangan Hanya Bisa Jual Gabah
"Kelengkapan on farm harus tersedia mulai dari benih, pupuk, pestisida, traktor roda 4. Selain itu dukungan dari teknologi modern sudah harus diterapkan," katanya.
Senada dengan Winarto, Direktur Perhimpunan Agronomi Pertanian (Peragi) Dwi Asmono mengatakan, pihaknya akan mengawal kebijakan dan kajian strategis pemerintah dengan melakukan penelitian berkelanjutan.
"Kami juga akan mendukung Kementan dengan memberikan saran inkubasi bisnis, pelatihan dan pendampingan serta mediasi antar masyarakat terkait program percepatan tanam dan food estate,” ujarnya.
Menurut Dwi, program percepatan tanam dan program food estate adalah kolaborasi ideal dalam memperkuat ketahanan cadangan pangan.
Baca juga: Jokowi: Kawasan Food Estate di Kalteng Akan Digarap Seluas 168.000 Hektar
Meski demikian, kedua program tersebut harus dilakukan analytic framework. Menurutnya, masalah-masalah strategis yang ada harus diselesaikan mulai dari yang paling mendasar.
"Saya yakin program food estate di Kalimantan Tengah sudah available. Tentunya ini harus kita kawal dan dukung bersama," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Lebih lanjut, Dwi mengatakan, faktor penentu produksi dari sisi on farm adalah melakukan pemilihan bibit unggul, pengelolaan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta pengairan yang baik.
"Kemudian dari sisi off farm adalah bagaimana kita harus memperhatikan pasca panen sertanya serta pemasaran hasil," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edy menjelaskan, kunci dari budidaya pada program food estate adalah ketersediaan air, benih berkualitas, dan pupuk yang tepat.
Baca juga: Jokowi Tinjau Food Estate di Kalteng Saat Puncak Mogok Kerja Buruh
"Berangkat dari hal tersebut kami dari Kementan mencoba mengintervensi jaringan-jaringan pertanian yang rusak sehingga kami bisa mengetahui lebih detail apa saja yang diperlukan," tuturnya.
Sarwo menyebut, Kementan juga berupaya mengubah cara bertani tradisional ke modern dengan teknologi yang sudah ada.
Dengan begitu, diharapkan produktivitas bisa meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan cadangan pangan.
Dia mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan alat mesin pertanian (alsintan), seperti traktor roda 2 dan 4 untuk mengolah lahan.
“Untuk tanam, kami siapkan transplanter, ada combine harvester juga untuk membantu petani saat panen, termasuk melakukan bantuan Rice Milling Unit (RMU) dan dryer," tegasnya.
Baca juga: “All Out” Dukung Pertanian, TNI AD Bantu Pengolahan Lahan untuk Program Food Estate
Perlu diketahui, lahan keseluruhan untuk program food estate di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektar ( ha).
Lahan tersebut terdiri dari lahan fungsional atau intensifikasi seluas 85.456 ha dan lahan sisa fungsional atau ekstensifikasi 79.142 ha.
Sementara itu, lahan yang akan digarap di tahun 2020 seluas 30.000 ha dan tersebar di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha dan Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha.
