Tahun Ini Indonesia Surplus Beras 2,85 Juta Ton, Ini Kata Pengamat...

Kompas.com - 23/10/2018, 17:22 WIB
ADW,
M Latief

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Surplus tersebar di beberapa sektor, seperti di 14,1 juta rumah tangga produsen dan sekitar 47 persen stok ada di pinggilingan, pedagang, dan beberapa sektor lain.

Data mengenai surplus beras selama 2018 ini diperoleh berdasarkan perhitungan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA). Metode ini digunakan untuk menghitung luas panen gabah kering giling (GKG) dan kemudian dikonversi menjadi proyeksi produksi beras secara nasional.

Metode perhitungan tersebut merupakan inovasi yang dilakuka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).  

"Kami menggunakan sebuah metode yang namanya kerangka sampel area. Ini merupakan inovasi yang dilakukan BPPT dan sudah mendapat penghargaan dari LIPI," jelas Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (23/10/2018).

Menurut dia, selama ini BPS telah melakukan perbaikan metode penghitungan proyeksi produksi beras dan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Selain itu, Suhariyanto juga menjelaskan bahwa terdapat pembaruan informasi terkait luas lahan bahan baku sawah pada 2018. Data terbaru menunjukan luas bahan baku sawah saat ini mencapai 7,1 juta hektar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 635 ribu hektar.

"Ini akan menjadi dasar penghitungan untuk mengestimasi angka produksi. Luas bahan baku sawah 7,1 juta hektar yang dihitung menggunakan metode KSA, maka luas panen padi pada 2018 diperkirakan 10,9 juta hektar," ucap Suhariyanto.

Dari hasil panen tersebut, lanjut dia, produksi padi dalam bentuk GKG diperkirakan sebanyak 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras. Sementara angka konsumsi beras rata-rata per provinsi pada 2017 sebesar 117,58 kg per kapita per tahun atau setara total konsumsi 29,50 juta ton secara nasional.

"Jadi, dari perhitungan tersebut Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018," jelas Suhariyanto.

Data terbaru menunjukan luas lahan bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta hektar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 635 ribu hektar.Dok. Kementerian Pertanian Data terbaru menunjukan luas lahan bahan baku sawah pada 2018 mencapai 7,1 juta hektar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 635 ribu hektar.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan bahwa hasil paparan BPS tersebut merupakan sebuah prestasi.

"Ini prestasi pemerintahan Jokowi, khususnya prestasi Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Amran dan prestasi para petani," ujar Hendri.

Hendri menambahkan, apa yang telah diupayakan oleh Kementan dengan terus menggenjot produksi ini menimbulkan kenyamanan.

"Walau dari beberapa survei ekonomi, negara kita mengalami kesulitan, namun dengan surplus beras ini, rakyat tidak lagi takut akan kekurangan beras," imbuhnya.

Menurut Hendri, yang menjadi tantangan saat ini adalah distribusi surplus beras benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat.

"Dengan data kuat seperti ini harusnya sisi lain sektor pemerintah di bidang perdagangan segera berkoordinasi dengan Kementan sehingga tak ada lagi polemik tentang harus atau tidaknya mengimpor beras," kata Hendri.

Surplus beras tersebut, lanjut Hendri, bisa menjadi rujukan kuat karena metodenya telah disempurnakan oleh BPS. Untuk itulah, sudah seharusnya pemerintah tak perlu lagi melakukan impor beras.

Senada Hendri, pengamat politik dan kebijakan publik Muh Saifullah menilai bahwa informasi disampaikan BPS terkait produksi beras nasional akan mengakhiri polemik yang selama ini terus terjadi.

"Apa yang diproyeksikan Kementerian Pertanian bahwa kita memang sedang mengalami surplus beras itu memang benar. Data dari BPS seharusnya menjadi acuan bersama semua institusi terkait untuk mengeluarkan kebijakan," ucap Saifullah.

Saifullah juga menilai surplus beras ini menjadi salah satu prestasi terbesar pemerintah dan Menteri Amran dalam kurun waktu 4 tahun pemerintanan Jokowi.

"Ini layak diapresiasiasi bahwa segala upaya dan kerja keras Kementerian Pertanian akhirnya membuahkan hasil cukup besar. Ini kado istimewa 4 tahun pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Terkini Lainnya
Kementan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Tingkatkan Produktivitas Petani, Pengamat Beri Respons Positif

Kementan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Tingkatkan Produktivitas Petani, Pengamat Beri Respons Positif

Kementan
Pakar Pangan Universitas Andalas: Kepastian Harga Pemerintahan Prabowo Bikin Petani Senang

Pakar Pangan Universitas Andalas: Kepastian Harga Pemerintahan Prabowo Bikin Petani Senang

Kementan
DJBC Catat Tak Ada Impor Beras dan Jagung, Kinerja Bea Masuk Turun 5,1 Persen

DJBC Catat Tak Ada Impor Beras dan Jagung, Kinerja Bea Masuk Turun 5,1 Persen

Kementan
Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kepuasan Petani terhadap Kinerja Kementan Capai 84 Persen

Kementan
Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras

Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras

Kementan
Respons Keluhan Petani Singkong di Lampung, Mentan Amran Siap Kawal Regulasi Tata Niaga

Respons Keluhan Petani Singkong di Lampung, Mentan Amran Siap Kawal Regulasi Tata Niaga

Kementan
Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Amran Gandeng 3 Bupati Sulsel Kembangkan Kopi dan Kakao

Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Amran Gandeng 3 Bupati Sulsel Kembangkan Kopi dan Kakao

Kementan
Beras Nasional Surplus 3,7 Juta Ton, Mentan Amran: Hasil Kerja Keras Petani

Beras Nasional Surplus 3,7 Juta Ton, Mentan Amran: Hasil Kerja Keras Petani

Kementan
Mendag : Ekspor Hortikultura Naik 49 Persen Semester I 2025, Indonesia Tekan Impor dan Tingkatkan Ekspor

Mendag : Ekspor Hortikultura Naik 49 Persen Semester I 2025, Indonesia Tekan Impor dan Tingkatkan Ekspor

Kementan
Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

Sejalan dengan Prabowoisme, Wamentan Dukung Tani Merdeka Indonesia

Kementan
Soal Framing Negatif Mentan Amran, PP KAMMI: Publik Harus Menilai sesuai Fakta dan Data

Soal Framing Negatif Mentan Amran, PP KAMMI: Publik Harus Menilai sesuai Fakta dan Data

Kementan
Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

Lawan Mafia Pangan, Ini Upaya Mentan Jaga Kesejahteraan Petani

Kementan
Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Komisi IV DPR RI Apresiasi Mentan Amran, Produksi Pangan Naik hingga Serapan Bulog Capai 4 Juta Ton

Kementan
Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

Harga Beras Turun di 13 Provinsi, Mentan Amran Yakin Stabilitas Berlanjut

Kementan
Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Berkat Dukungan Kementan, Panen Padi Gadu di Lampung Timur Menguntungkan Petani

Kementan
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com