Menpora Erick: Kemenpora Terapkan Zero Tolerance Kasus Pelecehan di Pelatnas Panjat Tebing

KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora) RI Erick Thohir mengecam keras dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual di lingkungan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) panjat tebing.

Kasus tersebut memasuki babak baru setelah jumlah atlet yang melapor bertambah menjadi 10 orang. 

Berdasarkan keterangan Federasi Panjat Tebing Indonesia ( FPTI), sebelumnya terdapat delapan atlet yang melapor, terdiri dari lima atlet putra dan tiga atlet putri.

“Keselamatan, martabat, dan masa depan atlet adalah prioritas utama. Tidak ada tempat bagi kekerasan seksual dalam dunia olahraga Indonesia,” ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (2/3/2026).

Dia menegaskan, pelatnas seharusnya menjadi tempat tumbuh kembang para atlet terbaik Tanah Air.

Baca juga: Kemenpora dan FPTI Tangani Dugaan Kekerasan Seksual, Layanan Pengaduan Dibuka

“(Oleh karena itu) kami menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelecehan dan kekerasan,” tegas Erick.

Erick berharap, kasus tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan di pelatnas, termasuk penguatan mekanisme pengawasan, sistem pelaporan yang aman dan rahasia, serta kebijakan perlindungan atlet di seluruh cabang olahraga.

“Penyelesaian kasus bukanlah titik akhir. Kita harus memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak pernah terulang. Kita harus memastikan bahwa olahraga Indonesia bersih, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” kata Erick.

Di sisi lain, Erick memastikan para atlet yang melapor akan mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk intimidasi dan tekanan. 

Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora) juga menjamin hak serta kelangsungan karier para atlet tidak akan dirugikan.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Kemenpora Terkait Dugaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Fisik Atlet Panjat Tebing

“Negara berpihak pada atlet, melindungi kerahasiaan identitas pelapor, dan memberikan perlindungan penuh, termasuk untuk kelangsungan karier mereka,” tegas Erick.

Dia juga mendorong agar para korban mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis jangka panjang serta mengajak seluruh pihak mengawal penanganan kasus hingga tuntas.