Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Kompas.com - 17/04/2026, 19:44 WIB
Tsabita Naja,
DWN

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemulihan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah terdampak bencana di Sumatera terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Ratusan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu (pustu) terdampak kini telah kembali beroperasi, sehingga layanan kesehatan bagi penyintas semakin dekat dan menjangkau hingga ke tingkat komunitas.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, sebanyak 2.522 dari 2.952 pustu di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sempat terdampak bencana.

Pada awal fase penanganan per 1 Desember 2025, tercatat 148 pustu sempat berhenti beroperasi akibat kerusakan yang cukup parah.

Baca juga: Aman dari Banjir tapi Rawan Gempa, Murid SDN 49 Padang Terpaksa Belajar di Ruang Sempit Pustu

Seiring percepatan rehabilitasi yang dilakukan, jumlah tersebut terus menurun secara signifikan. Memasuki awal April 2026, jumlah pustu yang belum beroperasi normal tersisa 21 unit.

Progres penanganan kembali menunjukkan percepatan. Data terbaru Satgas PRR per 17 April 2026 mencatat bahwa jumlah pustu yang masih dalam tahap rehabilitasi kini tersisa 12 unit, yang tersebar di Aceh dan Sumut.

Di Aceh, sejumlah pustu yang masih dalam penanganan berada di wilayah Aceh Timur, yakni Pustu Blang Seunong, Seuneubok Bayu, Bandar Baro, Alue Tuwi, DK 1 Peunaron Baru, dan Tanjong Tok Blang, dengan progres pekerjaan berupa pembangunan baru, pembersihan, dan renovasi.

Sementara itu, pustu di Sumut yang masih dalam proses penanganan berada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Pustu Hutabarangan, Po Simargarap, Sibuluan Nalambok, Sibio-bio, Sigiring-giring, dan Huraba. Sebagian besar pustu tersebut masih dalam tahap pembangunan ulang dan penyelesaian renovasi.

Baca juga: Banjir dan Longsor di Tapanuli Tengah, 3 Puskesmas, 1 Pustu Rusak dan Tak Bisa Beroperasi

Adapun seluruh pustu di Sumbar telah kembali beroperasi sepenuhnya. Hal ini menandakan percepatan pemulihan telah dilakukan secara merata di wilayah tersebut.

Selain pustu, pemulihan faskes juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Semula, tercatat bahwa 87 dari 130 rumah sakit (RS) pemerintah di tiga provinsi terdampak bencana, bahkan sembilan RS sempat berhenti beroperasi pada awal Desember 2025. Namun, kini seluruh RS telah kembali berfungsi normal.

Di tingkat layanan dasar, dari 1.265 puskesmas yang ada, sebanyak 867 unit terdampak dan sempat membuat 152 puskesmas tidak beroperasi.

Namun, kini seluruh puskesmas tersebut telah kembali melayani masyarakat, sehingga akses layanan kesehatan di tingkat kecamatan telah pulih sepenuhnya.

Baca juga: Memahami Kualitas Layanan Kesehatan

Percepatan rehabilitasi tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya peran Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) yang aktif turun ke lapangan bersama relawan dan tenaga kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan kembali berjalan normal.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat tersebut dan menegaskan pentingnya keberlanjutan layanan kesehatan bagi penyintas.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Menteri Kesehatan (Menkes) karena beliau turun langsung dan betul-betul bekerja mengendalikan dengan semua relawan dan kekuatannya, sehingga kurang dari satu bulan semua rumah sakit umum daerah (RSUD) sudah operasional 100 persen,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/4/2026).

Ia menegaskan bahwa pemulihan faskes hingga tingkat paling bawah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat pascabencana.

“Kemudian, puskesmas yang tadinya 867, tidak sedikit, sudah 100 persen operasional. Tinggal pustu yang masih kami selesaikan. Ini penting karena untuk berobat dan lain-lain,” tutur Tito.

Baca juga: Cerita Asri, Menjaga Tapis Tetap Hidup di Tengah Zaman dari Puskesmas

Terkini Lainnya
Perkuat Keamanan Perbatasan, BNPP Percepat Penataan Eks OBP Simantipal dan Sebatik

Perkuat Keamanan Perbatasan, BNPP Percepat Penataan Eks OBP Simantipal dan Sebatik

Kemendagri
Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Ratusan Pustu Terdampak Bencana Kembali Beroperasi, Layanan Kesehatan Semakin Dekat

Kemendagri
Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kasatgas PRR : 12 Daerah Terdampak Sudah Ajukan Data Huntap, Pemda Lain Diminta Segera Menyusul

Kemendagri
Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kunjungi PLBN Motaain, Ketua Umum TP PKK Dorong UMKM Tenun Ikat Perbatasan Naik Kelas

Kemendagri
PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau

Kemendagri
Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

Kemendagri
Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP di Papua

Kemendagri
BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

BNPP RI Tingkatkan Daya Saing Tenun Ikat Belu, Asah SDM dan UMKM Perbatasan di PLBN Motaain

Kemendagri
Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Kemendagri
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

Kemendagri
Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Kemendagri
Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Kemendagri
Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Kemendagri
Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

Kemendagri
Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan, Mendagri Tinjau Perumahan Rakyat di Tomohon

Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan, Mendagri Tinjau Perumahan Rakyat di Tomohon

Kemendagri
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com