KOMPAS.com - Pemulihan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah terdampak bencana di Sumatera terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Ratusan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pembantu (pustu) terdampak kini telah kembali beroperasi, sehingga layanan kesehatan bagi penyintas semakin dekat dan menjangkau hingga ke tingkat komunitas.
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, sebanyak 2.522 dari 2.952 pustu di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sempat terdampak bencana.
Pada awal fase penanganan per 1 Desember 2025, tercatat 148 pustu sempat berhenti beroperasi akibat kerusakan yang cukup parah.
Baca juga: Aman dari Banjir tapi Rawan Gempa, Murid SDN 49 Padang Terpaksa Belajar di Ruang Sempit Pustu
Seiring percepatan rehabilitasi yang dilakukan, jumlah tersebut terus menurun secara signifikan. Memasuki awal April 2026, jumlah pustu yang belum beroperasi normal tersisa 21 unit.
Progres penanganan kembali menunjukkan percepatan. Data terbaru Satgas PRR per 17 April 2026 mencatat bahwa jumlah pustu yang masih dalam tahap rehabilitasi kini tersisa 12 unit, yang tersebar di Aceh dan Sumut.
Di Aceh, sejumlah pustu yang masih dalam penanganan berada di wilayah Aceh Timur, yakni Pustu Blang Seunong, Seuneubok Bayu, Bandar Baro, Alue Tuwi, DK 1 Peunaron Baru, dan Tanjong Tok Blang, dengan progres pekerjaan berupa pembangunan baru, pembersihan, dan renovasi.
Sementara itu, pustu di Sumut yang masih dalam proses penanganan berada di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Pustu Hutabarangan, Po Simargarap, Sibuluan Nalambok, Sibio-bio, Sigiring-giring, dan Huraba. Sebagian besar pustu tersebut masih dalam tahap pembangunan ulang dan penyelesaian renovasi.
Baca juga: Banjir dan Longsor di Tapanuli Tengah, 3 Puskesmas, 1 Pustu Rusak dan Tak Bisa Beroperasi
Adapun seluruh pustu di Sumbar telah kembali beroperasi sepenuhnya. Hal ini menandakan percepatan pemulihan telah dilakukan secara merata di wilayah tersebut.
Selain pustu, pemulihan faskes juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Semula, tercatat bahwa 87 dari 130 rumah sakit (RS) pemerintah di tiga provinsi terdampak bencana, bahkan sembilan RS sempat berhenti beroperasi pada awal Desember 2025. Namun, kini seluruh RS telah kembali berfungsi normal.
Di tingkat layanan dasar, dari 1.265 puskesmas yang ada, sebanyak 867 unit terdampak dan sempat membuat 152 puskesmas tidak beroperasi.
Namun, kini seluruh puskesmas tersebut telah kembali melayani masyarakat, sehingga akses layanan kesehatan di tingkat kecamatan telah pulih sepenuhnya.
Baca juga: Memahami Kualitas Layanan Kesehatan
Percepatan rehabilitasi tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya peran Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) yang aktif turun ke lapangan bersama relawan dan tenaga kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan kembali berjalan normal.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat tersebut dan menegaskan pentingnya keberlanjutan layanan kesehatan bagi penyintas.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Menteri Kesehatan (Menkes) karena beliau turun langsung dan betul-betul bekerja mengendalikan dengan semua relawan dan kekuatannya, sehingga kurang dari satu bulan semua rumah sakit umum daerah (RSUD) sudah operasional 100 persen,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemulihan faskes hingga tingkat paling bawah menjadi kunci dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat pascabencana.
“Kemudian, puskesmas yang tadinya 867, tidak sedikit, sudah 100 persen operasional. Tinggal pustu yang masih kami selesaikan. Ini penting karena untuk berobat dan lain-lain,” tutur Tito.
Baca juga: Cerita Asri, Menjaga Tapis Tetap Hidup di Tengah Zaman dari Puskesmas