Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan, Mendagri Tinjau Perumahan Rakyat di Tomohon

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memastikan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya itu diwujudkan dengan meninjau langsung program perumahan rakyat di Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/4/2026) malam.

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu berjalan di seluruh daerah di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Mendagri didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. 

Adapun titik peninjauan tersebut berada di Rumah Tapak Subsidi Perumahan Grazia Residence 2 Tomohon.

Baca juga: Kunjungi Sulut, Mendagri bersama Menteri PKP dan Kepala BPS Tinjau Program Perumahan Rakyat di Minahasa

Dalam suasana khidmat, Tito bersama rombongan berdialog langsung dengan penghuni dan pemilik perumahan tersebut, yang merupakan mantan atlet badminton nasional Greysia Polii.

"Kita tahu bahwa program perumahan ini salah satu program unggulan Bapak Presiden. Ini program prioritas," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. 

Tito mengatakan, pihaknya bersama Menteri PKP telah berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyosialisasikan program 3 Juta Rumah. 

Ia berharap, langkah serupa juga dapat diikuti oleh pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung implementasi program tersebut.

Dari sisi regulasi, Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan aturan yang meminta pemda menggratiskan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Baca juga: Buka Musrenbang Provinsi Sulut, Mendagri Ajak Pemda Tangkap Program Prioritas Nasional

"Dulu namanya IMB, yaitu Izin Mendirikan Bangunan, sekarang namanya PBG. Kami sepakat dengan Pak Ara, (aturan tentang PBG dan BPHTB bagi MBR) sudah ditandatangani. Itu juga kami nolkan," jelasnya.

Aturan tersebut diharapkan dapat mempermudah penyediaan rumah bagi MBR maupun pengembang. 

Tito menambahkan, daerah perlu membantu menyukseskan implementasi program tersebut melalui kemudahan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang terpacu untuk memiliki hunian layak.

Di sisi lain, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu meyakini, implementasi program perumahan tersebut akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Ini karena para pelaku usaha di sektor tersebut akan terdorong oleh dampak ekonomi yang ditimbulkan. Tidak hanya itu, secara tidak langsung program ini juga akan memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga: Backlog Perumahan Tak Terpetakan, BTN Usul Sistem Pendataan Baru

"Ini namanya terobosan kreatif win-win. Semuanya untung. Saya kira gitu," tandasnya.

Usai melangsungkan kegiatan tersebut, Tito bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke calon penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon. Mereka menyimak sekaligus memastikan program tersebut tepat sasaran.