Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan hunian tetap ( huntap) dan hunian sementara ( huntara).

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hunian layak bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data Satgas PRR per 13 April 2026, jumlah huntap yang telah rampung dibangun di tiga provinsi terdampak mencapai 247 dari total 39.024 unit. Sementara itu, sebanyak 1.243 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Provinsi Aceh mencatat 104 dari 28.871 unit huntap telah rampung dibangun, sedangkan 395 unit masih dalam proses pembangunan.

Baca juga: Optimalisasi Lahan HGU Jadi Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Di Sumut, sebanyak 120 dari 7.321 unit telah selesai dibangun dan 407 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun di Sumbar, 23 dari 2.832 unit telah rampung dibangun dan 441 unit masih dalam proses pembangunan.

Percepatan pembangunan huntap ini berjalan paralel dengan penyelesaian huntara. Hingga 13 April, total huntara yang telah rampung dibangun mencapai 18.997 dari 20.477 unit atau setara 92 persen.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan data per 9 April 2026 yang mencatat 1.240 unit masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, pembangunan huntara pada saat yang sama telah mencapai 18.678 dari 20.378 unit atau sekitar 90 persen.

Selain pembangunan hunian, Satgas PRR juga menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) bagi penyintas yang tidak tinggal di huntara. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total Rp 1,8 juta.

Baca juga: Satgas PRR Pastikan Pemutakhiran Data Penerima Huntara dan DTH Terus Dilakukan

Hingga saat ini, penyaluran DTH kepada 14.750 penerima di tiga provinsi telah mencapai 100 persen. Adapun rinciannya, Provinsi Aceh menyalurkan DTH kepada 6.846 penerima, Sumut 4.162 penerima, dan Sumbar 1.904 penerima.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan, percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar penyintas tidak berlama-lama tinggal di huntara.

“Pendirian huntap yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat kami harapkan tidak perlu terlalu lama (tinggal) di huntara,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito seusai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (6/4/2026).

Baca juga: Topang Kehidupan Penyintas Bencana, Satgas PRR Terus Dorong Penyaluran Aneka Bansos

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan in situ di lokasi lama yang aman dengan dukungan dana Rp 60 juta per unit, serta skema komunal berupa pembangunan kawasan hunian baru oleh pemerintah.

Meski demikian, Tito mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah (pemda).

Oleh karena itu, koordinasi dan validasi data menjadi kunci utama dalam memastikan setiap penyintas mendapatkan hunian yang layak secara tepat sasaran.