Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan.

Pembahasan itu dilakukan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran pejabat BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Pada kesempatan itu, Tito mengimbau jajaran BNPP untuk memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar kawasan perbatasan.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15.000 unit RTLH di daerah perbatasan.

“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000 unit, tadinya 10.000 unit, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, saya minta tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” jelas Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus

Dia juga menugaskan BNPP agar memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut, termasuk jumlah unit di masing-masing wilayah. 

Sementara itu, untuk data detail masyarakat penerima program, BNPP dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasalnya, BPS telah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di RTLH. 

Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima. 

“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Tito.

Lebih lanjut, dia meyakini, program tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sehingga dapat memperkuat nasionalisme. 

Baca juga: Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

“Nasionalisme mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” jelas Tito.