Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan.
Pembahasan itu dilakukan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran pejabat BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Pada kesempatan itu, Tito mengimbau jajaran BNPP untuk memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar kawasan perbatasan.
Ia menyebutkan, Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15.000 unit RTLH di daerah perbatasan.
“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000 unit, tadinya 10.000 unit, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, saya minta tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” jelas Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Baca juga: Mendagri Tegaskan Pemerintah Siap Perkuat Pengawasan dan Optimalisasi Dana Otsus
Dia juga menugaskan BNPP agar memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut, termasuk jumlah unit di masing-masing wilayah.
Sementara itu, untuk data detail masyarakat penerima program, BNPP dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pasalnya, BPS telah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di RTLH.
Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima.
“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Tito.
Lebih lanjut, dia meyakini, program tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sehingga dapat memperkuat nasionalisme.
Baca juga: Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat
Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
“Nasionalisme mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” jelas Tito.
-
![]()
Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan, Mendagri Tinjau Perumahan Rakyat di Tomohon -
![]()
Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak -
![]()
Mendagri Ungkap Kemiskinan di Seluruh Wilayah Papua di Atas Rata-rata Nasional -
![]()
Mendagri Usul Dana Otsus Aceh Diperpanjang untuk Pemulihan Pascabencana -
![]()
Mendagri Minta Daerah yang Minim Terdampak Bencana di Sumut Hibahkan Dana ke Aceh -
![]()
Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Yang Pilih Siapa? -
![]()
Mendagri Tegaskan WFH ASN Wajib Diterapkan Pemda, Ingatkan Loyalitas ke Pusat
Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah, Mendagri Minta Pemda Perkuat Forkopimda hingga Tim TPKS
