Mendagri dan Menteri PKP Targetkan Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Perkuat Perbatasan lewat Hunian Layak

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (10/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang.

Tito menegaskan bahwa program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

Hal itu sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

Baca juga: Pameran Jejaring Warga: Koneksi Internet sebagai Infrastruktur Keadilan Sosial

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak (banjir), juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini (2026), Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Untuk diketahui, BNPP RI mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara, Kabupaten Sitaro, Sulut.

Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan untuk Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektar (ha) yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sitaro.

Baca juga: BRIN-WRI Dorong Pemulihan Pascabanjir Sumatera Berbasis Komunitas

Tito menambahkan, pemerintah secara nasional mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara. Jumlah ini meningkat signifikan mengingat sebelumnya tidak pernah ada alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan.

“Salah satunya Kepulauan Sitaro. Terlebih, daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400.000 unit program perumahan nasional, 15.000 dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa karena perbatasan selama ini tidak ada (alokasi khusus),” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan, kami siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," kata Maruarar.

Baca juga: Program Bedah Rumah di Sulawesi Utara Naik 10 Kali Lipat, Kuota 8.198 Unit

Ia menyampaikan, terdapat tiga pertimbangan utama yang membuat Kabupaten Sitaro terpilih sebagai sasaran program Peningkatan Kualitas RTLH.

Ketiga alasan tersebut, antara lain posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.

“Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” tegas Maruarar.

Melalui sinergi BNPP RI dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Kabupaten Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Sorot Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia