Deadline Seminggu, Kasatgas Tito Minta Pemda Percepat Pendataan Huntap Beserta Klasifikasinya

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah ( pemda) di wilayah terdampak bencana di Sumatera mempercepat pendataan hunian tetap (huntap), termasuk melakukan klasifikasi. 

Sebagaimana diketahui, terdapat tiga klasifikasi huntap yang terdiri dari huntap in situ (di lokasi semula), huntap ex situ (dipindahkan ke lokasi pilihan/swadaya sendiri), dan huntap ex situ terpusat/komunal (berbentuk kompleks).

Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menekankan, kecepatan dan akurasi data menjadi kunci percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak. 

Dia pun memberikan pemda tenggat waktu satu minggu untuk menyelesaikan pendataan klasifikasi huntap secara akurat. Tito menegaskan, huntap dibangun hanya untuk rumah yang rusak berat atau hilang.

“Saya kasih deadline tadi sampai dengan hari Rabu depan. Sambil kami paralel dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) turun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turun. Saya juga dari Satgas [PRR] ini ada juga tim yang turun ke tiga provinsi ini,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (16/4/2026).

Baca juga: Satgas PRR Kebut Pembangunan Huntap di 3 Provinsi Terdampak, Hunian Layak Berangsur Terpenuhi

Hal itu disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Huntap di Sekretariat Posko Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Tito pun meminta dukungan gubernur-gubernur untuk mendorong para bupati/wali kota melakukan pendataan klasifikasi huntap.

Ia menyampaikan, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penentuan skema pembangunan huntap yang tepat bagi masyarakat terdampak. 

Tito juga meminta kepala daerah untuk turun langsung mempercepat proses pendataan dengan membentuk tim kecil agar pendataan dapat dilakukan secara cepat.

Berdasarkan data sementara, jumlah usulan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Rinciannya, Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara (Sumut) 7.321 unit, dan Sumatera Barat (Sumbar) 2.824 unit. 

Baca juga: Optimalisasi Lahan HGU Jadi Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Namun, data tersebut masih akan diverifikasi oleh BPS sebelum dilakukan eksekusi pembangunan.

“Nah, dari 39.000 juga nanti akan diverifikasi oleh BPS. Benar enggak, rusak berat/hilang, layak enggak, dan segala macam. Baru nanti BNPB dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan eksekusi,” ujar Tito.

Selain itu, pemerintah menunjuk Kementerian PKP dan BNPB sebagai ujung tombak utama pembangunan huntap. 

Di sisi lain, pembangunan huntap juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

“Yang kami bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya. Jadi, ya tolong rekan-rekan kepala daerah jangan sampai nanti dikomplain oleh masyarakatnya karena kelambatan untuk melakukan pendataan,” tegas Tito.

Baca juga: Ara Siap Bangun Huntap Korban Bencana Sumatera, Tunggu Usulan Pemda

Sebagai informasi, rapat koordinasi pendataan huntap tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Hadir pula secara daring Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah serta para kepala daerah di tiga provinsi terdampak.