Mendikbudristek Kunjungi Sejumlah Daerah untuk Pantau Perkembangan Kurikulum Merdeka
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim berdialog dengan para Kepala Sekolah Penggerak di SDN 28 Pontianak Utara, Kalbar.KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa pihaknya menerima respons positif terhadap dampak implementasi program Merdeka Belajar dari berbagai pihak di Pontianak Utara, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Adapun berbagai pihak yang dimaksud, yaitu para kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Kemudian, kepala dinas pendidikan, serta kepala sekolah.
Selain respons positif, berbagai pihak tersebut juga memberikan dukungan dan masukan terkait program-program Merdeka Belajar. Menurut Nadiem dukungan dan masukan dari berbagai pihak tersebut sangat penting untuk terus dikawal bersama.
"Hari ini, Senin (24/10/2022), kami bersyukur mendengar langsung bahwa berbagai program dan kebijakan yang kami upayakan selama ini mulai dirasakan dampak positifnya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/10/2022).
Pernyataan tersebut Nadiem sampaikan usai berdialog dengan para Kepala Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar (SD) Negeri 28 Pontianak Utara dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ke Kalbar, Senin.
Dalam sesi diskusi tersebut, Nadiem juga menerima banyak masukan berharga dari para kepala sekolah dan guru.
"Hari ini kami mendapat banyak masukan, misalnya seperti penyederhanaan proses administrasi agar tidak memberatkan guru,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Nadiem, masukan terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tentang penyempurnaan platform Merdeka Mengajar, dan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) terkait penugasan guru penggerak menjadi kepala sekolah.
Semua masukan tersebut, kata dia, akan dicermati dan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program Merdeka Belajar.
"Masukan bapak ibu guru sangat berharga bagi kami. Pasti akan kami perhatikan dan pikirkan untuk ditindaklanjuti dalam program dan kebijakan," ujar Nadiem.
Ia menjelaskan, mengurangi beban kepadatan pelajaran menjadi salah satu perubahan positif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada kurikulum.
Kemendikbudristek mendorong beban kepadatan pelajaran dikurangi sebanyak 30 sampai 40 persen dan lebih fleksibel.
Baca juga: Pembelajaran Berbasis Bermain Kembangkan Potensi Siswa secara Penuh
"Kepadatan materi pembelajaran di sekolah menimbulkan banyak komplain dari orangtua murid. Maka dari itu kami rampingkan, sederhanakan agar lebih fokus kepada pendalaman materi," jelas Nadiem.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) agar tidak selalu merasa tertinggal dengan sekolah lain dan bisa fokus pada berbagai hal yang esensial.
"Fleksibilitas ini penting agar guru dapat lebih merdeka menentukan mau secepat apa, kemudian bisa fokus pada materi yang mendasar dan penting," tutur Nadiem.
Bantu guru terapkan Kurikulum Merdeka
Pada kesempatan tersebut, Nadiem mengatakan bahwa para guru di Pontianak telah mengimplementasikan penggunaan platform Merdeka Mengajar dengan baik.
Bahkan, kata dia, sebagian besar pengajar sudah menggunakan platform yang membantu dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dan meningkatkan kompetensi.
"Para guru memberikan berbagai macam masukan terhadap fitur-fitur yang akan mempermudah pembelajaran mereka, dan ini akan kami jadikan evaluasi," jelas Nadiem.
Baca juga: Warga Protes Tarif Festival Pesona Kuliminasi Pontianak Mahal, Ini Penjelasan Pemkot
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan apresiasi atas kehadiran Mendikbudristek Nadiem di Kota Pontianak.
"Hari ini, Senin (24/10/2022) menjadi istimewa bagi kami, khususnya para guru, karena informasi yang selama ini kami terima bisa langsung didengarkan dari Mendikbudristek," ucapnya.
Edi meyakini bahwa terobosan yang dilakukan Mendikbudristek Nadiem akan dapat dirasakan hasilnya setelah lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Ia berharap, perubahan tersebut akan terus berlangsung dan program unggulan yang dilakukan Mendikbudristek dapat proses transformasi pendidikan, khususnya di Kota Pontianak.
"Mari kita dukung langkah Mendikbudristek Nadiem untuk perubahan lebih baik bagi sistem pendidikan kita," ujar Edi.
Senada dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Adrianus Asia Sidot berharap, program unggulan tersebut dapat membawa perubahan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia
Baca juga: Bersama Perusahaan Ini, Universitas Widya Kartika Surabaya Dukung Pendidikan Kaum Milenial
"Semoga program ini membawa perubahan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, dan Kota Pontianak dapat menjadi pionir," imbuhnya.
Mendikbudristek Nadiem berikan apresiasi kepada sekolah
Selain menerima respons positif, Nadiem juga memberikan apresiasi para kepala Sekolah Penggerak yang telah menerapkan sejumlah program Merdeka Belajar.
Ia mengatakan, menjadi Sekolah Penggerak bukan suatu hal yang mudah karena membutuhkan keberanian dalam menghadapi kerumitan dan tantangan.
Untuk itu, Nadiem menyampaikan terima kasih kepada para kepala sekolah yang telah mampu menggerakkan warga sekolah untuk bersama-sama mengimplementasikan paradigma baru di sekolah masing-masing.
“Saya ucapkan apresiasi, terima kasih kepada bapak ibu kepala sekolah yang telah menjadi garda terdepan perubahan. Terima kasih bapak ibu sudah berani meluncurkan paradigma baru dalam pembelajaran,” ujarnya.
Baca juga: Definisi Sekolah Penggerak dan Bentuk Intervensinya
Nadiem menjelaskan bahwa paradigma sekolah penggerak sebagai sekolah favorit merupakan kesalahan persepsi.
Ia mengaku, pihaknya memilih Sekolah Penggerak bukan berdasarkan rating atau wajah sekolah tersebut, tetapi dari kemauan kepala sekolah dan para guru untuk melakukan perubahan.
Kemudian, kata Nadiem, dalam mengimplementasikan sekolah penggerak, Kemendikbudristek memberikan bantuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung berbagai program pembelajaran.
“Kami utamakan bantuan TIK diberikan kepada sekolah-sekolah yang fasilitasnya belum ada,” jelasnya.
Respons peserta sekolah penggerak
Sebagai peserta Sekolah Penggerak, beberapa pihak sekolah di berbagai tingkat pendidikan memberikan respons positif terhadap program Sekolah Penggerak yang digagas Mendikbudristek Nadiem.
Baca juga: Mendikbud Apresiasi Kepala Sekolah Penggerak Pontianak dan Kubu Raya
Respons pertama dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Pontianak Kiswanti. Ia mengaku bangga sekolahnya terpilih menjadi Sekolah Penggerak Angkatan I dari Kota Pontianak.
"Saat ini kami menumpang pada SMP Negeri 2 karena gedung sekolah kami sedang direnovasi, tetapi saya bersyukur sekolah kami bisa terpilih menjadi sekolah penggerak dan mengimplementasikan berbagai program Merdeka Belajar," ujarnya.
Respons kedua, datang dari Kepala Sekolah SD Negeri 28 Pontianak Utara Heryaningsih yang mengapresiasi kebijakan sekolah penggerak oleh Kemendikbudristek.
Menurutnya, pembelajaran di SD Negeri 28 Pontianak Utara terasa lebih menyenangkan sejak menjadi sekolah penggerak.
“Guru dan siswa menjadi lebih banyak terlibat di dalam projek, dan anak-anak semakin senang karena belajarnya tidak hanya di kelas tetapi menggunakan tempat lainnya seperti perpustakaan,” ujar perempuan yang biasa disapa Ning itu dengan gembira.
Baca juga: Menteri Nadiem Makarim Kunjungi Kalbar, Dorong Program Sekolah Penggerak
Selain itu, lanjut Ning, program Sekolah Penggerak membuat SDN 28 Pontianak Utara semakin mempunyai nilai tambah karena adanya pelajaran bahasa Inggris yang dimulai sejak kelas I SD.
“Ini menjadi poin tambahan bagi sekolah kami. Ini karena di sekolah lain yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka maka belum ada pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya, sehingga para orangtua banyak yang ingin menyekolahkan anaknya di tempat kami,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 19 Pontianak Heppi Fitri Yenni mengungkapkan bahwa Sekolah Penggerak menjadi pendorong kemajuan bagi guru di dalam pembelajaran.
Kehadiran Sekolah Penggerak, kata dia, telah membuat SMP Negeri 19 Pontianak menjadi selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya.
Menurut Heppi, melalui Kurikulum Merdeka, guru di sekolahnya bisa mengunduh materi dan berbagai praktik baik yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Dari hal ini, para guru bisa mengimplementasikan dan menambahkan inovasi dalam pembelajaran.
“Kami sangat mendukung Sekolah Penggerak, karena di dalamnya interaksi antara siswa dan guru lebih tercipta. Pembelajaran yang dahulu dipusatkan pada guru, sekarang lebih banyak melibatkan siswa karena berdasarkan projek. Sekarang guru adalah fasilitas dan siswa sebagai raja di dalam pembelajaran,” tuturnya.
Baca juga: Seperti Ini 5 Prinsip Pembelajaran di Kurikulum Merdeka
Selain guru, lanjut Heppi, ia mengaku bahwa siswa di sekolahnya sangat menikmati pembelajaran sejak menggunakan Kurikulum Merdeka.
Dengan adanya perubahan-perubahan dalam pembelajaran, Heppi berharap agar Kemendikbudristek terus melanjutkan Kurikulum Merdeka.
“Kami sangat mendukung, semoga bisa terus dilanjutkan oleh pemerintah dan akan ada inovasi-inovasi lainnya yang lebih mendukung kemajuan pendidikan kami,” tutur Heppi.
Sebagai informasi, Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif serta nonkognitif.
Kompetensi kognitif terdiri dari literasi dan numerasi, sedangkan nonkognitif yaitu karakter. Hal ini bisa terwujud jika diawali dengan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru.
Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak berperan melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.
Baca juga: Nadiem: Pemda Harus Jadikan Guru Penggerak sebagai Kepala Sekolah
Program Sekolah Penggerak berbeda dengan program sekolah model atau sekolah rujukan.
Terdapat lima jenis intervensi yang terintegrasi dalam program Sekolah Penggerak. Pertama, berupa pendampingan konsultatif dan asimetris kepada pemerintah daerah (pemda).
Kedua, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru. Ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Keempat, perencanaan berbasis data dan kelima digitalisasi sekolah.
Harapan Nadiem untuk guru PPPK
Mendikbudristek Nadiem berharap, semua guru honorer dapat segera menjadi aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.
Harapan tersebut, kata dia, merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menyejahterakan guru di Indonesia.
Baca juga: Pendaftaran Seleksi PPPK Guru Dibuka Dalam Waktu Dekat, Ini Berkas yang Harus Dipersiapkan
"Pada 2021, sudah ada sekitar 300.000 guru honorer menjadi PPPK. Pada 2022, alhamdulilah semakin banyak pemda yang bersemangat mendukung, sehingga kami dapatkan formasi sekitar 319.000," kata Nadiem.
Dengan demikian, ia berharap, pada 2023 akan ada sekitar 600.000 guru honorer bisa menjadi PPPK dari rekrutmen terbesar sepanjang sejarah ini. Komitmen ini akan terus dilakukan sampai memenuhi kebutuhan guru di Tanah Air.
Di samping itu, Nadiem juga menekankan bahwa dukungan dari pemda diperlukan untuk menyampaikan usulan formasi.
“Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemda mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Kemendikbudristek terus bekerja sama dengan pemda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar guru honorer bisa menjadi ASN PPPK.
Baca juga: Sebanyak 665 Masjid dan 319 Mushala Dibangun dari Zakat ASN Jateng
Kemendikbudristek selama ini, kata Nadiem, terus mendorong perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK.
Hal tersebut merupakan upaya mengakomodasi masukan dari para guru honorer, sehingga dapat menghadirkan seleksi yang semakin berkeadilan.
"Sekarang, kami prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini," ucap Nadiem.
Penyebab Pontianak kekurangan guru
Menanggapi masalah PPPK di Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa guru yang memasuki masa purna tugas setiap tahun menjadi salah satu penyebab kekurangan pengajar di wilayahnya.
Oleh karena itu, sebut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mengambil beberapa langkah strategis.
Baca juga: 2 Warga Jember Tertipu Calo TKI Ilegal ke Malaysia, Dicegat di Bandara Pontianak
“Pada 2022 ada 456 PPPK yang kami rekrut. Selain itu, ada tenaga kerja yang kami rekrut dengan pemberian gaji dari Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) senilai upah minimum regional (UMR), yaitu sebesar Rp 2.750.000 per bulan,” ujar Edi yang disambut meriah para guru.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani mengatakan bahwa formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan telah diusulkan untuk 2023.
“Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan KemenPAN-RB, tenaga kependidikan yang bisa diusulkan adalah mereka yang mempunyai jabatan fungsional, seperti pustakawan, laboran, kepala laboratorium,” tutur Nunuk.
Nadiem tekankan pentingnya Kurikulum Merdeka di daerah 3T
Berselang satu hari dari Pontianak, Nadiem mengadakan kegiatan diskusi dengan para kepala sekolah di Kabupaten Sanggau sebagai agenda kunker kedua di Kalbar, Selasa (25/10/2022).
Pada kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T atau di luar kota besar.
Baca juga: Menteri Nadiem: Kurikulum Merdeka Penting Diterapkan di Daerah 3T
“Justru penerapan Kurikulum Merdeka ini penting diterapkan di luar kota besar, di perbatasan seperti di Kabupaten Sanggau ini, di daerah terpencil, serta di daerah-daerah dengan sosio ekonomi yang rendah,” ucap Nadiem.
Ia menjelaskan beberapa alasan kenapa Kurikulum Merdeka penting diterapkan di daerah.
Pertama, dalam Kurikulum Merdeka telah diringkas menjadi 30 sampai 40 persen materi agar guru bisa mendalami setiap materi.
Kedua, Kurikulum Merdeka memberikan hak kepada guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa.
"Guru kelas 6 mau mundur ke (materi) kelas 4 boleh, karena tiap anak enggak selalu setara, yang penting ia belajar sesuai levelnya. Jadi guru punya keleluasaan untuk mengulang lagi dan mengejar ketertinggalan," jelas Nadiem.
Baca juga: Menteri Nadiem: Kurikulum Merdeka Penting Diterapkan di Daerah 3T
Ketiga, lanjut dia, salah satu komponen terbesar dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek.
Melalui Kurikulum Merdeka, Nadiem meyakini, para siswa bisa belajar soal kewirausahaan, toleransi beragama, kebinekaan, iklim dan ramah lingkungan, kebudayaan lokal sambil keluar dari kelas dan melakukan projek.
Di samping itu, ia juga mengatakan Kurikulum Merdeka dapat meringkas materi di sekolah dan guru bisa mengatur pembelajaran dalam satu tahun.
“Misal satu minggu fokus di matematika dan numerasi, sampai matang di situ. Ini memberi ruang agar guru dan murid tidak dibebankan kurikulum yang 'kejar tayang'," ucap Nadiem.
Untuk diketahui, Kemendikbudristek terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca juga: Kolaborasi Unicharm dengan Kemendikbudristek, Ciptakan Budaya Hidup Sehat dan Bersih
Upaya tersebut, salah satunya dengan menghadirkan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dalam Kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas, tetapi juga berkarakter sesuai dengan nilai yang tertuang dalam Profil Pelajar Pancasila.
Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah sudah memberikan fasilitas guna memudahkan sekolah dan guru agar dapat menggunakan bahan-bahan yang tersedia dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun mengunduh panduan dan buku-buku teks yang tersedia di laman https://kurikulum.kemdikbud.go.id.
Nadiem tinjau pelaksanaan AN di SD Negeri 01 Sanggau
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim saat meninjau pembelajaran di salah satu Sekolah Penggerak di Pontianak, Kalbar.Sebelumnya, Nadiem juga menyempatkan diri meninjau pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SD Negeri 01 Sanggau, Selasa (25/10/2022).
Pelaksanaan ANBK tersebut dihadiri oleh 27 peserta didik kelas 5 SD Negeri 01 Sanggau yang digelar pada 24 Oktober 2022 sampai 26 Oktober 2022.
Baca juga: Mendikbud Apresiasi Gotong Royong Guru Saat ANBK di Kabupaten Sanggau
Setibanya di sekolah, Nadiem langsung menuju ruang pelaksanaan ANBK. Saat peninjauan berlangsung, ia melihat enam peserta didik yang sedang fokus melaksanakan AN.
“Alhamdulillah semuanya lancar ya. Anak-anak sepertinya tidak mengalami kesulitan baik itu dalam menjawab pertanyaan maupun terkait teknis pelaksanaan,” ucapnya.
Setelah meninjau, Nadiem berdiskusi dengan beberapa peserta didik yang telah melaksanakan ANBK pada hari pertama dan hari kedua sesi pagi.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meninjau pelaksanaan Asesmen Nasional di SDN 01 Sanggau, Kalbar.“Gimana adik-adik, sulit gak menjawab pertanyaan ANBK? Internetnya lancar ga?” tanya dia.
Salah satu siswa kelas 5 SDN 01 Sanggau, Athia pun menjawab pertanyaan Nadiem.
“Alhamdulillah lancar pak, cuma tadi ada yang sulit ketika menjawab soal simulasi numerasi,” ujar salah satu siswa kelas 5 SDN 01 Sanggau Athia.
Menanggapi jawaban tersebut, Nadiem menjelaskan jika soal simulasi numerasi mengajarkan siswa bernalar kritis. Sama halnya seperti soal matematika dengan berbagai angka yang harus dicerna dari kalimat pertanyaan.
Baca juga: Orangtua, Ini 5 Cara Seru Melatih Kemampuan Literasi dan Numerasi Anak Sejak Dini
Ia menganggap soal simulasi numerasi menjadi salah satu kelebihan dari AN.
Sebelum pelaksanaan ANBK, Kepala SDN 01 Sanggau Noora menjelaskan, sebelumnya para peserta didik menjalani simulasi ANBK untuk mengetahui berbagai kendala yang ditemukan, baik itu teknis maupun dari peserta didik sendiri.
"Alhamdulillah, pada saat simulasi pada beberapa hari kemarin, kendala jaringan baik itu internet maupun listrik tidak ada masalah. Begitu juga dengan pelaksanaan hari ini, anak-anak juga tidak merasa ada beban dalam menjawab pertanyaan,” tuturnya.
Pelaksanaan ANBK di SD Negeri 01 Sanggau sendiri, kata Noora, menggunakan enam perangkat berupa personal computer (PC) serta laptop milik sekolah dan guru secara pribadi.
Baca juga: Laleilmanino Sumbang Rp 25 Juta kepada Sekolah Pelestari Tradisi dan Hutan di Kalimantat Barat
Melihat usaha keras tersebut, Nadiem pun memberikan apresiasi terhadap gotong royong para guru sehingga pelaksanaan ANBK di SD Negeri 01 Sanggau lancar.
“Inilah konsep Merdeka Belajar, di mana para guru dan kepala sekolah bersama-sama, bergotong royong menyukseskan program pemerintah,” ucapnya.
