Manfaatkan Teknologi Pintu Air, Kementerian PUPR Siapkan Solusi Banjir di Kalimantan Selatan

KOMPAS.com – Pembangunan infratsruktur sumber daya air (SDA) untuk pengelolaan banjir di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal SDA ( Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kementerian PUPR).

Upaya tersebut dilakukan melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Dalam program ini, Kementerian PUPR menerapkan teknologi pintu air untuk mencegah air pasang masuk ke pusat kota. Selain itu, aliran air juga diarahkan dari hulu ke sungai besar di hilir.

Lewat progam tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap masyarakat akan lebih aman dari risiko banjir yang mengganggu aktivitas. Pasalnya, Banjarmasin memiliki karakteristik geografis yang unik, yakni sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut.
Kota tersebut juga memiliki banyak aliran sungai panjang. Pleh karena itu, Banjarmasin dijuluki “Kota Seribu Sungai”.

Sebagai informasi, NUFRep adalah upaya Pemerintah dan Bank Dunia (World Bank) untuk mengatasi banjir, salah satunya di Banjarmasin. Program ini didanai World Bank dengan nilai Rp 209 miliar untuk Peningkatan Kapasitas Sungai Veteran Kota Banjarmasin Tahap I. Pekerjaannya dilakukan selama 730 hari.

“Banjarmasin dipilih sebagai salah satu kota yang menerima program ini karena kerentanan yang sangat tinggi terhadap banjir, terutama setelah banjir besar di tahun 2021,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, menurut rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (13/10/2024).

Baca juga: Ditjen SDA Ingatkan Pentingnya IWRM untuk Kelola SDA di Pulau-pulau Kecil

Putu Eddy mengatakan salah satu penyebab banjir di Banjarmasin adalah pertemuan aliran air dari hulu ke hilir yang bertemu di Sungai Barito. Penyebab lainnya adalah pengaruh pasang surut air laut.

Ia pun menjelaskan bahwa banjir tidak hanya menjadi masalah di Banjarmasin, tetapi juga beberapa kabupaten lain yang dilintasi aliran Sungai Barito. Oleh sebab itu, pengelolaan banjir tak bisa dilakukan secara parsial.

Pemerintah saat ini juga telah membangun berbagai infrastruktur sumber daya air di Kalimantan Selatan seperti Bendungan Tapin dan Bendungan Riam Kanan. PUPR juga tengah membangun Bendungan Riam Kiwa untuk mengelola aliran air dari hulu.

Pemerintah juga berharap program NUFReP tak hanya bisa mengurangi dampak banjir, tetapi juga mampu mendukung ketahanan pangan di wilayah yang kerap terdampak bencana.

PUPR juga mengajak Pemeirntah Provinsi Kalsel, dinas terkait, hingga warga untuk mengatasi tantangan banjir. Ini karena pengelolaan banjir meliputi aspek teknis seperti topografi, daya dukung tanah, hingga aspek sosial terkait permukiman di tepi sungai.

Baca juga: Oktober 2022, Ditjen SDA Bakal Bentuk Unit Pelaksana Bendungan

Masyarakat juga diajak ikut serta dalam pencegahan banjir. Salah satu caranya adalah membangun rumah panggung yang merupakan tradisi masyarakat. Namun, adanya perubahan iklim bisa meningkatkan intensitas banjir dan memerlukan solusi baru seperti relokasi masyarakat ke wilayah yang lebih aman.

"Kami berharap semua program pengelolaan banjir ini tidak hanya mencegah kerugian akibat banjir, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Putu Eddy.

Ia berharap, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah bisa menekan banjir. Selain itu, Pemerintah berharap bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.